Fitra Desak Pemprov NTB Batalkan Pembelian Randis

Ramli Ernanda (dok)

MATARAM–Kebijakan Pemprov NTB yang menganggarkan dana Rp 16 miliar untuk pembelian kendaraan dinas (randis) menuai keritik.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fitra NTB juga dibuat geleng-geleng atas persoalan ini. Pemprov harus segera membatalkan rencana pembelian randis ini karena situasi anggaran APBD sedang memburuk. “Pemprov harus membatalkan rencana pembelian randis ini. Pemprov tidak tepat menggunakan uang rakyat di saat jumlah orang miskin di NTB bertambah karena pandemi. Apalagi APBD lagi sekarat,” kritik Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda.

Menurut Ramli, pemprov seharusnya menyelamatkan keberlanjutan fiskal daerah dengan tidak hamburkan uang untuk belanja foya-foya membeli randis. Munculkan anggaran belanja randis sebagai salah satu buktik buruknya perencanaan dan penganggaran pemprov. ‘’Anggaran sekarang ini seharusnya difokuskan untuk belanja pemulihan ekonomi dan pelayanan publik. Ini salah satu bukti kualitas perencanaan dan penganggaran daerah kita buruk. Kami tidak berhenti mendesak pemprov dan DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan APBD. Jangan dimonopoli berdua,” ketusnya.

Dari temuan FITRA, pembelanjaan mobil tidak hanya di Disnakeswan dengan total anggaran sebesar Rp 450 juta. Tetapi terdapat juga sejumlah OPD lainnya sehingga total semuanya mencapai Rp 16 miliar lebih. Teralokaikan sebesar Rp 2,8 miliar untuk jenis belanja modal kendaraan penumpang. Rinciannya, Bappenda sebesar Rp 20 juta, Bappeda Rp 45 juta dan teranggarakan juga Rp 1 miliar lebih, Dikes Rp 150 juta untuk roda tiga dan Rp 5,3 miliar untuk belanja modal kendaraan khusus. Begitu juga di Diskominfotik dianggarkan Rp 32 juta, DLH dan Kehutanan untuk roda dua, angkutan barang, roda tiga sebesar Rp 2,2 miliar lebih.

BACA JUGA :  Pembajakan Akun Medsos, Masyarakat Diminta Hati-Hati

Tidak hanya itu, terdapat juga di dinas pariwsita dan dinas perdagangan mencapai Rp 800 juta untuk dinas bermotor dan dinas roda dua. Di dinas perindustrian untuk angkutan barang mencapai Rp 337 juta. Disnakertrans sebesar Rp 590 juta dan Satpol PP dianggarkan Rp 1,4 miliar dan Rp 360 juta.

Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, drh Khairul Akbar mengakui jika anggaran pembelian mobil dinas untuk OPD yang dipimpinnya telah dialokasikan sebesar Rp 450 juta. “Jadi memang kita ada rencana, cuma belum beli,” akuinya.

Pembelian mobil dinas operasional kantor atau lapangan dengan spesifikasi dobel gardan, kata Akbar, karena mobil dinasnya yang digunakan dianggap sudah tidak layak lagi. Apalagi usia mobil dinas yang digunakan saat ini sudah berusia 12 tahun. “Jadi sudah tidak layak lagi. Karena itu jenis Innova e. Bekas dari DPRD Provinsi dulu yang dulu warna hitam dengan nomor polisi 65 dan kodisinya memang sudah kurang layak dibandingkan dinas-dinas yang lain,” keluhnya.

BACA JUGA :  Muhir Kembali Nakhodai PPNI NTB

Akbar juga menuturkan, tidak hanya Disnakeswan yang dianggarkan pembelian Randis tetapi dibeberapa OPD lainnya juga demikian. “Dan sebetulnya dari 2020, 2021 juga sudah mau dianggarkan. Cuman karena Covid sehingga ditunda-tunda terus dan inu tahun ketiga kita anggarkan,” tuturnya.

Dalam proses penganggaran juga telah mendapatkan persetujuan dari TAPD untuk mendukung kinerja dan kebutuhan dengan kedaraan yang saat ini digunakan sudah tidak layak lagi. Sehingga tidak dipotong tetapi tetap dipertahankan untuk pembelian randis. “Jadi total anggarannya Rp 450 juta,” katanya.

Akbar juga menegaskan, tidak hanya randis yang dianggarkan tetapi juga pihaknya telah menganggarkan untuk program-program lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi untuk yang berkaitan dengan Covid-19. “Jadi sudah banyak program kami yang lainnya. Di penajaman RPJMD aja dinas saya mencapai Rp 8,3 miliar. Dan pembelian mobil ini juga untuk mendukung kinerja kami juga dalam mendukung RPJMD ya bukan untuk kemewahan sebetulnya karena banyak kami melakukan pengawasan secara keliling untuk pembinaan kelompok dan lain sebagainya,” tegasnya.

Meski banyak kritikan, Akrab tetap akan membeli kendaraan dinasnya. Terlebih sudah dianggarkan. “Ya tetap kita beli tahun ini. Tetapi masih diusulkan dulu dalam sistem pembeliannya pun pakai e-katalog dan tidak semerta hari ini kita beli tapi tergantung barang ada atau tidak,” pungkasnya. (sal/yan)