Februari 2018, Gaji Karyawan Sesuai UMK Baru

Ilustrasi
Ilustrasi

MATARAM – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengingatkan kepada semua perusahaan yang ada di Kota Mataram agar mulai bulan Februari pembayaran gaji para karyawan menggunakan standar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 sebesar Rp 1,8 juta sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Gubernur NTB.

Sesuai hasil keputusan Gubernur NTB tentang UMK kota Mataram pembayaran gaji tahun 2018 dimulai pada saat pembayaran bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari.” Bulan februari nanti gaji pekerja harus sudah dibayarkan sesuai UMK,” tegas H. Saiful Mukmin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram.

Ia menjelaskan, perusahaan di Kota Mataram sudah diberikan sosialisasi tentang keputusan Gubernur NTB tentang UMK.”Sosialisasi kepada semua perusahaan juga sudah kita lakukan agar mereka mengetahui keputusan terbaru,” ujarnya.

BACA JUGA :  PNS Peserta STQ Minta Hadiah Umrah

Sosialisasi dilakukan dinas beberapa hari yang lalu. Keputusan Gubernur NTB tentang UMK Kota Mataram sudah ditetapkan dimana dalam keputusannya sudah ditetapkan UMK Kota Mataramsebesar Rp 1.8 per bulan, dan resmi berlaku per 1 Januari 2018.”Keputusan UMK ini resmi sudah berlaku mulai bulan ini,” tegasnya. tegasnya.

Di Kota Mataram sendiri terdapat 1.200 lebih perusahaan. Dari jumlah ini sekitar 85 persen adalah perusahaan kecil. Meskipun begitu UMK yang sudah ditetapkan ini harus bisa dilaksanakan bersama, karena keputusan ini berlaku untuk semua perusahaan, baik yang sekala besar maupun kecil.

Untuk menjamin pelaksanaannya di lapangan pihaknya akan melakukan pengawasan dan melihat kondisi ril di lapangan terkait kondisi perusahaan. Jika ada yang tidak mampu membayar UMK yang sudah ditetapkan akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada.” Keputusan ini berlaku untuk semua perusahaan yang ada di Kota Mataram,” tegasnya.

Kalau ada memang perusahaan yang merasa tidak mampu dinas mempersilahkan agar pihak perusahaan mengajukan pemberitahuan kondisi perusahaan, pihak perusahaan harus melampirkan laporan kondisi prusahaan mulai dari neraca perusahaan, dan laporan keuangannya. Kalau ada yang mengajukan permohonan, maka akan dicek neraca perusahaannya apakah bagus atau tidak, bidang usahanya berjalan dengan baik atau tidak, berapa untung rugi yang ia derita, semua ini akan dicek oleh tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah.”Kalau setelah dilakukan pengecekan kemudian kondisi tidak memungkinkan akan diberikan tindakan berupa penundaan pembayaran UMK dengan meminta persetujuan dari Gubernur,” imbuhnya.

Tapi sampai saat ini kata Saiful, tidak perusahaan yang ada di Kota Mataram yang merasa keberatan atau menyatakan dirinya tidak mampu membayar pekerja mereka sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan oleh Pemkot.” Tidak ada yang malapor itu artinya semua perusahaan dalam kondisi baik-baik saja,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram meminta dinas untuk bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pemberlakuan UMK di Kota Mataram. Karena sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mengikuti aturan pembayaran upah.” Harus dilakukan pengawasan nanti pada saat penggajian,” kata Baiq Mirdiati, anggota DPRD dari Komisi VI yang membidangi ketenagakerjaan.

BACA JUGA :  Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara Segera Dimulai

Biasanya cara penggajian yang dilakukan perusahaan  berbeda-beda. Ada yang digaji pada akhir bulan, ada  juga perusahaan yang  memberikan gaji pekerja pada awal bulan. Dinas diharapkan mulai turun melakukan pengawasan  karena mulai tanggal 25 ke atas sudah ada perusahaan yang memberikan gaji kepada pekerja.” Akhir bulan ini sudah harus mulai turun,” imbuhnya.

Kalau ada  perusahaan yang masuk perusahaan yang besar dan sehat tidak memberikan gaji sesuai UMK, maka dinas harus tegas memberikan sikap.(ami)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid