MATARAM—Kebijakan implementasi lima hari sekolah masih menuai pro dan kontra. Puncak kisruh kebijakan ini setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.
“Permendikbud ini kan masih pro-kontra, makanya saya pikir perlu dilakukan pengakajian ulang. Setelah itu dievaluasi bersama konsekeensinya juga,” kata Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi, Sabtu (19/8).
Pentingnya pengkajian ulang, lanjutnya, karena semua masyarakat sangat mengetahui persis kondisi sekolah yang ada saat ini. sekolah-sekolah tersebut harus dipetakan kesiapannya menerapkan program tersebut.
Lewat pemetaan itu, jelasnya, akan terlihat dengan jelas terkait sekolah mana yang siap dan tidak siap. Dengan demikian bagi sekolah yang terlihat sudah siap tentu tidak masalah. Namun yang merasa tidak siap harus diupayakan didorong kesiapannya.
Bagi sekolah yang tidak siap, bebernya, terkait dengan ketersediaan fasilitas yang dimiliki. Jika sekolah bersangkutan memiliki fasilitas yang cukup dipastikan tidak ada masalah dengan kebijakan tersebut.
Didi juga menyebutkan, untuk wilayah Kota Mataram sejauh ini informasinya lebih banyak sekolah swasta yang mulai menerapkan sistem tersebut. Menurutnya ini tidak menjadi persoalan, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika melihat kondisi ekonomi masyarakat. Yang dimana pada praktek FDS ini akan menambah biaya siswa, karena akan menghabiskan waktunya di sekolah selama 8 jam.
“Saya pikir tidak masalah mau lebih swasta ataupun negeri, tapi yang saya lihat kondisi ekonomi masyarakat kita,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikbud Kota Mataram, HL. Mohammad Sidik mengatakan, saat munculnya Permen tersebut, pihaknya mengaku kaget. Mengingat didalam benaknya akan banyak sekolah yang akan tidak setuju.
Namun setelah beberapa pekan kemudian, sebagian sekolah sudah mulai menerima, tapi ini mayoritas dari kalangan sekolah swasta saja.
Berdasarkan data terkahir, ada sekitar 12 sekolah yang sudah mulai menerapkan limah hari sekolah. Mulai dari jenjang SD dan SMP. Tapi sementara ini dari jumlah 12 tersebut ada sebanyak 11 sekolah swasta. (cr-rie)
