FBR Ancam Bongkar Kebobrokan Dewan

KECEWA : Anggota Fraksi Bintang Restorasi kecewa karena tidak mendapat jatah pimpinan komisi, mereka mengancam akan membongkar kebobrokan DPRD NTB, Selasa kemarin (28/2). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR)  Provinsi NTB telah melakukan  pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Selasa kemarin (28/2).

Namun, Fraksi Bintang Restorasi(FBR)  sangat kecewa dengan komposisi AKD yang baru tersebut karena merasa tidak mendapat keadilan. Ketua FBR DPRD NTB, H  Machsun Ridwainny mengatakan, selama 2,5 tahun fraksinya tidak pernah berulah dan merugikan lembaga DPRD. “Sekarang pergantian AKD, tidak ada satupun dari kami jadi pimpinan komisi. Ini tidak bisa dibiarkan, kami akan bongkar semua kebobrokan DPRD ini,” ancamnya saat ditemui Radar Lombok di ruangan fraksi, Selasa kemarin (28/2).

[postingan number=3 tag=”dewan”]

Menurut Machsun, FBR yang beranggotakan 6 orang memiliki kualitas. Selama ini juga dikenal sangat rajin dan aktif bersuara membela kepentingan rakyat. Namun kebaikan itu malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang rakus jabatan.

Dikatakan, pihaknya sangat kecewa besar bukan karena menginginkan jabatan. Tetapi rasa keadilan  seolah-olah diinjak di lembaga terhormat tersebut. “Ini bukan soal jabatan, tapi ini masalah keadilan. Kami tidak mendapatkan rasa keadilan. Pokoknya tidak bisa kami berdiam diri lagi, harus memberontak biar orang-orang itu mikir,” ujar Machsun.

FBR terdiri dari H Machsun selaku ketua, wakil ketua Junaidi Arif, sekretaris Hj Suryahartin. Kemudian anggota terdiri dari H Lalu Herwanto, Raihan Anwar dan H Burhanuddin. Semuanya tidak mendapat jabatan pada AKD selama ini. “Terus agar kami tidak ribut, akan dikasi jatah di Badan Kehormatan (BK). Pemilihan BK juga diundur kok, tapi itu hanya untuk menenangkan kami saja. Tidak ada satupun anggota kami jadi pimpinan komisi,” kesalnya.

Sekretaris RBR, Hj Suryahartin mengaku sudah jenuh berdiam diri dengan permainan politik di DPRD. Banyak fraksi lain yang anggotanya 6 orang, bahkan hanya 5 orang namun mendapat jatah pimpinan AKD. “Ini pelecehan kepada ketua partai kami di NTB yang juga wakil gubernur,” ucapnya.

Jumlah anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya 5 orang, namun mendapat jatah pimpinan AKD. Begitu juga dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan anggota 5 orang. Fraksi PDI-P pun yang 5 orang mendapat jatah, tidak terkecuali Fraksi PPP dan PKS yang sama-sama beranggotakan 6 orang namun menjadi pimpinan AKD.

Pihaknya sudah menemui pimpinan DPRD, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Padahal, salah satu janji ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaedah yaitu bersikap adil dan akan memberikan jatah untuk FBR. “Memang benar pemilihan pimpinan AKD itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tapi sebenarnya itu hanya formalitas. Semua sudah disetting duluan siapa yang akan jadi pimpinan,”ungkap Suryahartin.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan pelajaran kepada semua anggota DPRD NTB. Jangan lagi FBR dianggap sebelah mata. “Selama 2,5 tahun kami banyak menyembunyikan masalah di dewan ini agar tidakribut, tapi kalau begini caranya kami akan oposisi. Ayo sudah kita main bongkar-bongkaran, banyak juga kok kami tahu rahasia di gedung ini. Ribut-ribut sudah, mereka saja yang bermain dan mau menang,” ancamnya.

Berdasarkan hasil pemilihan pimpinan AKD yang dilakukan Selasa siang, ketua komisi I tetap dijabat oleh Ali Ahmad. Kemudian H Rumaksi dari sekretaris digeser menjadi wakil ketua, sementara posisi wakil ketua yang sebelumnya diisi H Darma Setiawan diisi oleh Lalu Wirajaya.

Selanjutnya di komisi II, posisi Lalu Jazuli Azhar diganti oleh Daeng Hamja. Sedangkan posisi wakil ketua dan sekretaris tidak berubah, tetap diisi oleh H M Nasihudin dan Yeq Agil. Begitu juga ketua komisi III tetap dipegang oleh Johan Rosihan, dengan wakil ketua Humaidi dan sekretaris H Muzhir.

Untuk  komisi IV, tidak berubah sedikitpun. H Muhidin tetap menjadi ketua, dengan wakil ketua H Suharto dan sekretaris Nurdin Ranggabarani.  Ketua komisi V juga tidak berubah, tetap dipegang oleh Hj Wartiah, wakil ketua H MNS Kasdiono dan sekretaris M Hadi Sulthon yang sebelumnya di komisi III.

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah saat dimintai tanggapannya mengaku telah menuntaskan masalah tersebut. Fraksi Bintang Restorasi juga mendapat jatah pimpinan sebagai wakil ketua di Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB. “Sudah tadi kasi mereka satu jabatan, sudah aman kok,” jawabnya sambil berlalu.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi dari Partai Gerindra menjelaskan, pemilihan pimpinan AKD merupakan hak anggota melalui musyawarah dan mufakat. “Kan sudah kita beri ruang di BK, mau apa lagi. Kan Fraksi PKB juga tidak ada jadi pimpinan di komisi, tapi mereka terima kok,” ijarnya.

Terkait dengan ancaman Fraksi Bintang Restorasi, Mori tidak mau ambil pusing. Menurutnya, selama ini DPRD bekerja secara normatif dan sesuai aturan. “Kalau mau buka kebobrokan ya silahkan saja, kan selama ini normatif saja kita kerja,” kata Mori. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid