GIRI MENANG- Banyak pihak mempertanyakan posisi Lombok Barat yang dua tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan laporan keuangannya. Di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan praktek suap yang melibatkan auditor BPK terkait raihan WTP salah satu kementerian.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menegaskan bahwa WTP yang diraih oleh Lombok Barat didapat dengan cara bersih, bahwa memang Lombok Barat bagus pengelolaan keuangannya. Ia oun menegaskan tidak ada praktek “lobi” yang mengarah ke suap. “Perlu saya bersumpah bulan puasa ni kalau Lombok Barat (tidak seperti itu)? Yang pasti Insya Allah tidak ada di kita,” tegasnya saat ditemui usai menghadiri paripurna DPRD Lobar, Senin kemarin (29/5).
Soal kasus yang membelit BPK, Fauzan mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisir seakan-akan seluruh auditor itu buruk. Itu hanya oknum. Sementara BPK sendiri memiliki ribuan pegawai, yang diyakini tidak seperti itu. “Saya ndak ada (transaksi WTP), pejabat tidak ada,” ungkapnya.
Kalapun kemudian pejabat yang mau melakukan transaksi semacam itu, pasti meminta izin ke dirinya. “Tidak ada lah, dari mana juga dia dapat duit,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut Sekda Lobar H. Moh. Taufiq juga meminta semua pihak untuk tidak melakukan generalisasi kasus dugaan transaksi opini WTP oknum pegawai BPK dan oknum pegawai Kemendes PDTT tersebut. Ditegaskannya, WTP bukanlah prestasi yang membanggakan. WTP adalah suatu kewajiban dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel. “Jangan menarik kesimpulan dengan satu kasus. Jangan pula kemudian disimpulkan ada praktik beli-membeli WTP di daerah. Kita normal saja bekerja, sesuai peraturan perundang-undangan. Tanggal 31 Mei ini juga kita diundang untuk menerima opini itu,” jelasnya.
Sehingga kalaupun mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, tidak ada masalah. Dari itu daerah akan melakukan evaluasi di mana saja kekurangan, catatan dan temuan untuk ditindaklanjuti. Selain memang kata Taufiq, WTP sendiri bukan berarti tanpa adanya catatan korupsi atau temuan, pasti ada. Korupsi atau temuan itupun ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau catatan BPK. “Tetapi meskipun ada korupsi, temuan, BPK memiliki indikator untuk memberikan opini WTP. Kami WTP secara terhormat, kami berusaha maksimal untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan,” tegasnya.
Perihal kemudian persoalan aset yang katanya masih ada persoalan diterangkan, itu memang menjadi bagian catatan BPK. Tindak lanjutnya pun dilakukan dengan mensertifikasi aset-aset tersebut dan kini dalam proses penyelesaian. “Saya tegaskan, kita di sini tidak ada permainan uang,” jelasnya.
Ditambahkan Inspektur Inspektorat Lobar H. Rahmat Agus Hidayat mengatakan, BPK Perwakilan NTB memiliki auditor yang berintegritas tinggi dan bekerja betul-betul profesional. Mendapatkannya Lobar WTP dua kali beruturut-turut, tentu bukan hal gampang. Hal itu didapatkan setelah banyak belajar dar raihan opini WDP sebelumnya. Sehingga dari tahun ke tahun, tata kelola keuangan di Lobar diperbaiki dan temuan dari BPK pun berkurang tahun ke tahun. Berbicara masalah aset yang dikatakan menjadi kendala meraih WTP sebenarnya tidak, karena rekomendasi atau catatan BPK terkait hal itu, ditindaklanjuti. Sebagai contoh lahan Lobar di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang harus diserahkan ke KLU. Itu semua sudah dilakukan oleh daerah. Kemudian ditegaskannya pula, dalam proses pemeriksaan auditor BPK, tidak ada transaksi-transaksi menyimpang, seperti bagi-bagi amplop usai pemeriksaan. “Jadi tidak ada seperti itu. Kita bekerja profesional. Temuan juga sudah banyak berkurang. Saya yakin tahun ini kita juga akan mendapatkan WTP,” tandasnya. (zul)
