GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menegaskan, bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak memiliki program yang jelas untuk APBD 2018, bisa jadi tidak akan memiliki anggaran. Karena konsepnya saat ini adalah bukan lagi paradigma penganggaran yang berangkat dari fungsi melainkan program. Bukan lagi paradigma Money Follow The Function melainkan Money Follow The Program. “Boleh jadi SKPD tidak akan memiliki anggaran kalau tidak memiliki program. Ini jangan heran nanti kalau ada misalnya SKPD A tidak memiliki anggaran untuk kegiatan. Itu artinya, SKPD-nya dalam tanda kutip bodoh,” ungkap Fauzan saat kegiatan coffee morning di Kantor Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar, Senin kemarin (20/3).
[postingan number=3 tag=”skpd”]
Oleh karena menerapkan asas Money Follow The Program lanjutnya, maka tidak apa-apa SKPD yang tanda kutip bodoh tersebut diam, karena memang itu konsekuensi dari kebijakan yang ada. “ (SKPD) diam saja tidak apa apa, karena ini konsekuensinya Money Follow Program. Target kita juga mengentaskan kemiskinan, mendorong seluruh kebutuhan masyarakat secara cepat bisa dicapai,” jelasnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar mendapat hibah aplikasi E-Planning dari Pemkot Tanggerang. Aplikasi ini mendukung Money Follow The Program yang rencananya akan dilaksanakan untuk APBD 2018.
Dengan E-Planning, maka program yang dibutuhkan atau terkait secara langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan didahulukan. Kemudian perencanaan dari desa ke kecamatan dan SKPD dengan sendirinya merujuk pada visi misi, tujuan dan indikator yang ada dalam RPJMD. “Bisa saja program-program yang tidak relevan tidak bisa dianggarkan karena terkoreksi oleh aplikasi ini,” terang Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi.(zul)
