GIRI MENANG-Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Lombok Barat meminta Bupati Lobar H. Fauzan Khalid lebih mengakomodir kontraktor lokal dalam berbagai proyek yang dikerjakan Pemkab lewat anggaran yang ada.
Ketua HIPPI Lobar Rosidi mengatakan, porsi kontraktor lokal dalam berbagai proyek tender mapun penunjukan langsung sangat minim. Lebih banyak porsi proyek diberikan kepada kontraktor luar. Hal inipun mempersulit ruang gerak bagi kontraktor lokal untuk berkembang. Padahal dari sisi kualitas pengerjaan, kontraktor lokal tidak kalah. “Kalau kontraktor lokal diakomodir, pajaknya ke daerah, kalau kontraktor luar, ya pajaknya dibayar di luar, daerah dapat apa?” tegasnya, Selasa (8/8).
Banyak hal yang menjadi keuntungan daerah bila memberikan ruang lebih besar bagi kontraktor lokal. Selain bisa menumbuhkembangkan wira usaha di Lobar itu sendiri, perputaran ekonomi di Lobar juga akan lebih meningkat. “Memang tidak salah kontraktor luar diakomodir, mendapatkan proyek. Tetapi jangan lebih banyak mereka dapat dibanding teman-teman kontraktor lokal. Ini kontraktor lokal, kebanyakan nilainya itu kecil-kecil,” bebernya.
Seperti diketahui, untuk proyek yang nilainya besar di atas Rp 200 juta, dilakukan tender melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa pada Bagian Pembangunan Setda Lobar. Bukankah kemudian proses ULP itu sudah fair, memberikan peluang berkompetisi bagi kontraktor lokal maupun luar? Ditegaskannya, ULP itu bukanlah mesin pencetak pemenang. Di dalamnya ada Sumber Daya Manusia (SDM), ada kelompok kerja (Pokja). SDM inilah yang kemudian seharusnya ditekankan untuk mengutamakan kontraktor lokal, apabila memang memenuhi syarat untuk mendapatkan proyek tersebut. “ULP itu bukan mesin pencetak pemenang. Hasil ULP juga bukan final, masih bisa ditolak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” jelasnya.
Diungkapkannya pula, bupati saat ini memprogramkan ‘Ayo Pakai Produk Lokal’, memprioritaskan wirausaha khususnya bidang kuliner, UKM, IKM untuk masuk di SKPD-SKPD. Bahkan dibuatkan peraturan bupati. Lantas kenapa kebijakan tersebut tidak juga berlaku untuk kontraktor lokal, agar kontraktor lokal lebih diprioritaskan, yang memang bisa bekerja, ingin membangun daerah dan memberikan kontribusi untuk Lobar tercinta. “Kita sama-sama ingin membangun Lombok Barat,” tandasnya.(zul)
