MATARAM – Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Fathul Gani mengklaim sektor pertanian yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk NTB. Bahkan Fathul Gani menuding justeru penyumbang kemiskinan di NTB adalah buruh tani.
“Sub sektor pertanian penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di NTB,” kata Fathul Gani, kemarin.
Gani mengakui meski sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar lapangan pekerjaan di NTB, namun masih banyak buruh tani yang masuk kategori penduduk miskin ekstrem. Buruh tani yang hanya sebagai pekerja sambilan atau serabutan. Menurutnya buruh tani inilah yang banyak masuk dalam indikator angka kemiskinan ekstrem NTB.
“Buruh tani itu bekerja tidak hanya di sektor pertanian, tetapi di sektor lain. Pekerjaan sambilan itu yang dinilai sebagai penyumbang kemiskinan ekstrem oleh masyarakat,” kata Fathul Gani.
Gani mengatakan produksi padi NTB dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan mencapai 69 ribu ton. Ditambah nilai tukar petani (NTP) pada subsektor ketahanan pangan juga di atas 100 peren. Terpenting capaian NTP NTB merupakan sepuluh besar tertinggi di Indonesia.
Untuk subsektor hortikultura NTB di atas 128 persen. Jadi keliru jika sektor pertanian penyumbang kemiskinan ekstrem, yang ada justru penyumbang lapangan kerja terbesar di NTB.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menyebut jika sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu penopang perekonomian NTB. Pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh sebesar 14 persen dari sektor ini. Pertanian ini merupakan tulang punggung perekonomian NTB, sehingga harus ditangani lebih serius kedepannya. Walaupun progresnya bagus tapi tetap menjadi pekerjaan rumah masih banyak.
“Hanya saja persoalan yang masih sering terjadi, banyak komoditas hasil pertanian lokal yang sudah di ekspor sampai ke luar negeri, namun klaimnya masih daerah lain. Oleh karena itu diharapkan dengan kerjasama dan sinergitas yang baik,” harap Wagub.
Karena itu, Wagub meminta agar komoditas hortikultura yang di ekspor dapat langsung dari Lombok, NTB, tidak lagi melalui luar daerah, seperti Surabaya dan Denpasar. Sektor pertanian tidak bisa lepas dari OPD lainnya, karena saling terkait.
“Saya tekankan agar stakeholder terkait dapat bersama-sama untuk fokus. Jangan hanya tercatat sebagai penghasil, namun untuk ekspor diklaim daerah lain,” tutupnya. (cr-rat)
