Farouk Beberkan Mahar Politik

Kecewa Terhadap Demokrat, PAN dan PKB

Farouk Muhammad
Farouk Muhammad (Jawapos)

MATARAM – Gagal maju di pilkada NTB 2018, senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad mengungkapkan kekecewaan terhadap proses rekrutmen dan penjaringan bakal calon yang dilakukan Partai Demokrat.

Penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrat hanya akal-akalan saja. “Jadi penjaringan itu hanya akal-akalan untuk membuat kesan demokratis saja. Tetapi itu sudah disetting dari awal. Demokrat hanya mau usung Zul-Rohmi,” katanya, Sabtu lalu (10/2).

Ia mengaku, dirinya merasa tertipu dan dibohongi dengan mengikuti proses penjaringan partai bintang mersi tersebut. Ini karena dirinya merasa dimanfaatkan dan diperalat dalam proses penjaringan tersebut.

Dengan mengikuti penjaringan di partai tersebut, dirinya merasa hanya menghabis-habiskan waktu, energi dan tenaga. “Jika memang dari sejak awal mau usung Zul-Rohmi, kenapa mesti harus buka penjaringan. Kenapa mesti meminta orang lain untuk ikut.  Ini artinya kita hanya dimanfaatkan, diperalat dan hanya buang-buang energi dan waktu saja,” kesalnya.

Farouk mengaku, sangat kecewa dan merasa dipermainkan dalam proses penjaringan Partai Demokrat. Padahal sudah membangun komunikasi politik secara intens baik di level DPD I dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Dalam komunikasi politik yang dilakoni dengan petinggi parpol di level pengurus DPD I, para pengurus menyatakan yang diusung di pilkada  NTB diserahkan kepada DPP di Jakarta. Namun dalam komunikasi politik dengan petinggi di DPP, menyatakan menyerahkan penentuan siapa diusung berdasarkan aspirasi dari DPD I atau daerah. Kenyataanya, dengan berbagai alasan terkesan dibuat-buat. “Saya merasa dipermainkan dan dipingpong dalam proses tersebut. Terlebih Demokrat NTB hanya mau usung Zul-Rohmi. Kenapa tidak dari dulu dikatakan seperti itu? Ini artinya ada kebohongan publik dilakukan,” kecamnya.

Ia pun mengaku, dalam komunikasi politik yang dilakoni dengan Partai Demokrat sudah ada kesepakatan terkait besaran tarif mahar politik yang  harus dibayarkan jika diusung di pilkada. Bagi non kader dengan tarif Rp 700 juta per kursi dan kader dengan tarif Rp 500 juta per kursi. Demokrat sendiri memiliki 8 kursi di DPRD NTB. Mahar politik tersebut akan dibayarkan dirinya jika sudah ada SK DPP untuk diusung di pilkada NTB.

Selain Partai Demokrat, Farouk pun mengungkapkan kekecewaan kepada PKB dan PAN. Dirinya pun sudah sangat intens membangun komunikasi politik dengan PKB dan PAN baik di level pengurus daerah dan DPP. “Dengan hasil survei menunjukkan tren elektabilitas terus naik. Ini menjadi dasar kita terus intens membangun komunikasi politik PKB dan PAN,” tutur mantan Kapolda NTB itu.

Bahkan, dengan PKB dan PAN dirinya sudah ada kesepakatan jumlah mahar politik yang harus dibayarkan untuk diusung di pilkada. PKB dengan kesepakatan awal Rp 4 miliar akhirnya naik menjadi Rp 5 miliar jelang pendaftaran di KPU. Sedangkan PAN dengan tarif Rp 500 juta per kursi atau total Rp 3,5 miliar. Farouk pun mengaku, akan membayar mahar politik tersebut  jika sudah ada SK yang  diterbitkan DPP masing-masing parpol tersebut.

Nyatanya apa yang disampaikan parpol di hadapan dirinya sangat bertolak belakang dengan apa yang dipraktekkan di belakangnya. “Kesepakatannya mahar kita selesaikan jika sudah ada SK diterbitkan. Kenyataannya, kita ikuti penjaringan di parpol hanya untuk diadu dan dipermainkan saja,” ketusnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri diminta konfirmasinya terkait pernyataan Farouk Muhammad tersebut, memilih belum mau berkomentar. ” Muat aja dulu pernyataannya jadi berita di media Anda, sesudah jelas apa isinya, banyak kader Demokrat yang bisa memberikan konfirmasi dan klarifikasi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu sekaligus mantan ketua penjaringan calon kepala daerah DPD Partai Demokrat NTB, Nashib Ikroman membantah pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa penjaringan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Partai Demokrat dilaksanakan transparan dan terbuka.

Terkait siapa yang diusung Partai Demokrat di pilkada NTB disebutnya wewenang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin langsung ketua umum DPP, Susilo Bambang Yudhyono. Semua proses yang berlangsung terbuka dan demokratis.

“Prof Farouk Muhammad sebagai orang tua kita di NTB yang kita hormati. Sebaiknya legawa dengan seluruh proses politik yang sudah berjalan,” katanya.

Terkait ada mahar politik untuk diusung di  pilkada NTB, ia membantahnya. Ia menegaskan, Partai Demokrat NTB tidak pernah meminta pendanaan apapun selama proses pencalonan.  Bahkan, pembiayaan pendaftaran hingga penyampaian visi misi merupakan sumbangan kader dan dana internal Partai Demokrat.

“Jangankan mahar, seluruh proses penjaringan kami biayai sendiri sumbangsih kader Partai Demokrat,” tegasnya.

Meski demikian, ia menyampaikan, jika ada mau menyumbang ke DPD Partai Demokrat, regulasi membolehkan semua orang bisa menyumbang dan langsung ke rekening partai. Ia pun menuturkan, pihaknya sempat dihubungi salah satu staf Prof Farouk Muhammad. Dalam pembicaraannya, staf tersebut mau berpartisipasi saat proses pencalonan dan pembiayaan penyampaian visi misi. Namun demikian, pihaknya mengatakan, bahwa panitia tidak menerima sumbangan dari pihak luar. “Jadi kita sangat terbuka dan transparan dalam proses penjaringan tersebut. Siapapun mau ikut kita persilahkan saat itu,” tuturnya.

Bantahan juga disampaikan ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar. Ia mengatakan, tidak ada mahar politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah diusung PAN di pilkada NTB. “Saya tegaskan tidak ada mahar politik di PAN,” ujarnya.

Terkait dengan Farouk Muhammad, ia mengatakan, PAN sudah melakukan proses sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku terkait pendaftaran di PAN sebagai bakal calon gubernur NTB. Namun begitu, keputusan akhir siapa diusung di pilkada NTB menjadi kewenangan DPP dengan didasarkan pada berbagai pertimbangan. Diantaranya, tingkat elektabilitas, potensi kemenangan dan parpol mitra koalisi.  Dengan batas waktu sudah diberikan, namun nyatanya, Farouk Muhammad hingga batas waktu ditentukan tidak kunjung membawa Parpol mitra koalisi. PAN disebutnya sadar tidak memiliki raihan kursi untuk mengusung pasangan calon di Pilkada NTB. “Siapa yang kita usung di PAN, sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme berlaku di internal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani memilih tidak berkomentar terkait hal tersebut. Ia mengatakan, saat ini pihaknya lebih memilih fokus dan konsentrasi memenangkan paket Suhaili-Amin. “Saat ini kita hanya fokus menangkan Suhaili-Amin,” pungkasnya. (yan)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut