GIRI MENANG – Pemerintah Provinsi NTB terkesan kurang mempedulikan infrastruktur Lobar, terutama jalan-jalan provinsi yang butuh sentuhan. Misalnya, jalan provinsi dari Gerung ke Kuripan yang melewati kantor Bupati Lobar, sampai sekarang tidak jelas setelah dituntut oleh Lobar sejak beberapa tahun lalu. Bahkan Lobar sudah membebaskan lahan kiri dan kanan jalan untuk rencana pelebaran.
Kondisi ini menjadi sorotan ketua DPC Gerindra Lobar, Nauvar Furqani Farinduan. Anggota DPRD NTB Dapil Lobar-KLU ini menyatakan bahwa Pemprov NTB seharusnya bisa memberikan porsi pembangunan yang proporsional bagi Lobar seperti daerah lain. “ Pemprov harus bisa memberi porsi pembangunan yang proposional. Terlebih dengan bantuan yang luar biasa ke daerah sebelah,” kritiknya.
Dikatakannya, dengan posisi Kabupaten Lobar sebagai daerah penyangga yang sesungguhnya memiliki infrastruktur penunjang, seharusnya tidak ditinggalkan. “Beberapa hal seharusnya sangat diperhatikan. Kita akan minta Gubernur NTB memberi perhatian khusus ke Lobar seperti jalan dan jembatan,” imbuhnya.
Ia lantas menambahkan bahwa dalam rapat kerja dengan OPD terkait, pihak Pemprov NTB sudah berjanji melakukan perbaikan jalan di Gerung dan Kediri. “Itu dijanjikan sudah lama, jembatan Gerung dan jalan di Kediri. Saya memang nggak pantau, karena itu sudah lama, tapi ternyata (jembatan) itu belum diperbaiki,” ungkapnya.
Dia pun berjanji akan menagih janji itu ke Gubernur NTB dalam hal ini Dinas PU-PR NTB. “Kami juga meminta Pemkab Lobar bersurat kembali ke Gubernur untuk menagih janji itu. Kepala Dinas PU-PR NTB ini main-main,” ungkapnya.
Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Provinsi NTB mengatensi persoalan jajan lingkar selatan Lombok yang menghubungkan Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Hanya saja, usulan melalui DAK sekitar Rp70 miliar itu tidak terealisasi.
Kepala Dinas PU PR Lobar, Made Arthadana, mengatakan untuk penanganan jalan perbatasan Lobar- Loteng sudah diusulkan ke pusat. Itu paralel dengan master plan beberapa titik masuk ke tahap detail. “ Secara usulan ke pusat sudah,” ungkapnya kemarin.
Konsepnya sudah positif, karena dari sisi konsep pengembangan beberapa kali diminta oleh pusat. Jalan ini posisinya strategis untuk menunjang konektivitas Lobar dengan KEK Mandalika. Tinggal pendanaannya yang belum. Menurutnya, siapapun yang menangani nantinya, yang penting bagiamana akses itu terbangun menuju KEK Mandalika.” Apakah nanti ditangani langsung pusat lewat APBN, atau lewat Balai Jalan, Provinsi atau dari kita,” ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Ridwansyah, mengatakan perbaikan jalan itu menjadi atensi. “Kita pasti atensi, hanya saja usulan kita melalui DAK sekitar Rp 70 miliar tidak turun dari pusat,” ungkapnya.
Ridwan Syah mengatakan untuk penanganan jalan itu, kemungkinan celah yang bisa dilakukan adah. Pihaknya mencari cara lain termasuk bicara dengan PT Pelindo untuk penanganan jalan tersebut.
Di sisi lain, jalan provinsi yang ada di depan kantor Bupati Lobar juga belum ada kabar baik. Ketua DPC Gerindra Lobar, Nauvar Furqani Farinduan, menyatakan bahwa Pemprov NTB seharusnya bisa memberikan porsi pembangunan yang proporsional bagi Lobar seperti daerah lain. “ Pemprov harus bisa memberi porsi pembangunan yang proposional. Terlebih dengan bantuan yang luar biasa ke daerah sebelah,” kritiknya.
Dikatakannya, dengan posisi Kabupaten Lobar sebagai daerah penyangga yang sesungguhnya memiliki infrastruktur penunjang, seharusnya tidak ditinggalkan. “Beberapa hal seharusnya sangat diperhatikan. Kita akan minta Gubernur NTB memberi perhatian khusus ke Lobar seperti jalan dan jembatan,” imbuhnya.
Ia lantas menambahkan bahwa dalam rapat kerja dengan OPD terkait, pihak Pemprov NTB sudah berjanji melakukan perbaikan jalan di Gerung dan Kediri. “Itu dijanjikan sudah lama, jembatan Gerung dan jalan di Kediri. Saya memang nggak pantau, karena itu sudah lama, tapi ternyata (jembatan) itu belum diperbaiki,” ungkapnya.
Dia pun berjanji akan menagih janji itu ke Gubernur NTB dalam hal ini Dinas PU-PR NTB. “Kami juga meminta Pemkab Lobar bersurat kembali ke Gubernur untuk menagih janji itu. Kepala Dinas PU-PR NTB ini main-main,” ungkapnya (ami)
