JAKARTA – Daftar 200 nama mubalig yang dirilis oleh Kementerian Agama (Kemenag) masih terus menuai polemik. Kritik keras pun datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Fahri menilai program sertifikasi dan rekomendasi ulama yang dilakukan Kemenag sebetulnya sangat tidak diperlukan. Justru kebijakan tersebut menunjukkan negara terlalu jauh mencampuri pikiran masyarakat. “Memberikan sertifikasi atau kelayakan sebuah profesi bukanlah tugas negara. Sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan. Kalau ulama di MUI. Jangan negara mengontrol pikiran orang,” ujar legislator asal NTB itu.
Fahri juga menambahkan, jika negara ingin memberantas radikalisme atau ideologi terlarang, maka negara bisa ambil bagian dalam fungsi pendidikan. “Suruh orang sekolah, berpendidikan tinggi supaya makin cerdas, makin rasional, makin ilmiah sehingga radikal yang tidak cerdas ilang,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Riset Setara Institute Halili menuturkan, rilis 200 nama mubalig itu mestinya tidak perlu dipersoalkan. Karena itu hanya akan memberikan perspektif lain dari masyarakat bahwa mubalig atau dai yang lebih moderat dan toleran yang bisa memberikan ceramah pada saat Ramadan.
