MATARAM — Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad berpesan kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi untuk jangan cawe-cawe urusan politik. Sebaliknya Pj Gubernur diminta untuk menjaga netralitas menghadapi tahun politik atau pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Kita minta Pj (Penjabat Gubernur NTB, red) netralitas. Apalagi dia PNS, tidak boleh terlibat atau cawe-cawe pemilihan apapun juga,” pesan Fadel, yang juga mantan Gubernur Gorontalo periode 2001-2009 ini, saat ditemui di Kompleks Kantor Gubernur NTB, Kamis (2/10).
Pesan ini disampaikan Fadel, sesuai dengan penegasan Presiden Joko Widodo di Istana pada Senin (30/10) lalu. Dimana Pj Gubernur harus mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Termasuk mengingatkan para ASN lingkup Pemprov NTB untuk tetap bersikap netral.
“Mudah-mudahan pelaksanaan pemilihan presiden tetap netral, dan ketika pemilihan DPR bisa smooth (mulus, red), tidak ada sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi,” harap Fadel.
Adapun maksud kedatangan Senator RI ini ke NTB, selain membicarakan agenda DPD, juga ingin membahas tentang bagaimana persiapan Pilkada, Pemilu, Pilpres di NTB pada Februari 2024 mendatang. Sebab, pihaknya tidak menginginkan gejolak Pemilu 2019 silam, terulang kembali di tahun politik ini.
“Itu yang kita ingin hindari. Makanya ketika saya menjadi Wakil Ketua MPR, dan berbicara dengan Presiden. Maka dia juga sudah mengatakan akan netral,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyambut baik arahan dari Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad. Pria asal Puyung, Lombok Tengah ini memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di NTB tahun 2024 kondusif, dan posisi ASN dalam keadaan netral.
“Sudah saya sampaikan, termasuk pesan Bapak Presiden waktu Pj dikumpulkan di Istana, ya seperti itu. Memastikan pelaksanaan Pemilu lancar, dan ASN dalam posisi netral. Itulah yang kita lakukan,” kata Miq Gita, sapaan Akrab Pj Gubernur NTB ini.
Miq Gita mengungkapkan kalau Pemprov sudah sering mengingatkan soal netralitas ASN, jauh sebelum adanya arahan dari Presiden Jokowi. ASN harus menjadi fasilitator yang baik, demi berlangsungnya perhelatan politik, baik Pilpres, Pemilu maupun Pilkada.
“Jadi kita pada posisi yang netral. Pelayanan publik tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan sempit dan sesaat. Pelayanan public, spirit kehadirannya adalah memberikan pelayanan kepada semua golongan masyarakat, tanpa membeda-bedakan afiliasi dan interest politik,” tegas Miq Gita. (rat)
