MATARAM – Evaluasi kinerja Triwulan II Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hasanudinn, dijadwalkan berlangsung pada 9 Januari 2025. Evaluasi ini akan menjadi agenda penting yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan fokus salah satunya pada progres pelaksanaan Pilkada 2024.
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Lalu Hamdi menyatakan evaluasi ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada perkembangan dan capaian dari 106 indikator yang mencakup 10 poin utama.
“Kalau substansinya sama. 106 indikator itu dengan 10 poin. Tapi kan bagaimana capaiannya, bulan per bulan. Per triwulan. Itu yang berubah-ubah,” ungkap Hamdi.
Hamdi mengklaim bahwa hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur NTB pada Triwulan I menunjukkan hasil yang cukup baik dan mendapatkan kategori bagus. Namun, untuk Triwulan II, data masih dalam proses kompilasi dan analisis.
“Sedang kita analisa (Materi evaluasi Pj Gubernur,red) untuk nanti kita jadikan bahan laporan Pj Bubernur pada triwulan II yang akan dilakukan mungkin pada bulan Januari 2025,” bebernya.
Salah satu saran utama dari Kemendagri dalam evaluasi Triwulan I adalah percepatan pengisian jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB. Hamdi menyatakan bahwa hal ini telah ditindaklanjuti dengan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) untuk sejumlah jabatan strategis yang kosong.
“Kalau pengisian jabatan secara definitif jalurnya panjang sampai ke menteri, persetujuan, segala macam. Jadi untuk masa transisi ini PLT itu sudah ada,” jelasnya.
Hamdi juga membantah bahwa kekosongan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov menjadi sorotan utama Kemendagri. Menurutnya, perhatian lebih difokuskan pada pengelolaan tenaga honorer setelah tahun 2024.
“Tapi kalau pengisian sudah kita isi dengan status PLT. Honor sedang tes untuk jadi PPPK. Itu nanti secara nasional, bukan hanya NTB. Kita tunggu arahan,” tambahnya.
Dalam evaluasi sebelumnya, Kemendagri juga menyoroti alokasi dana untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, Pemprov NTB memastikan bahwa anggaran Pemilu telah terealisasi 100 persen. “Kita sudah 100 persen, tidak ada yang menunggu. Dananya sudah diserahkan,” ucap Hamdi.
Di sisi lain, Hamdi turut menyesalkan kasus pembacokan anggota KPPS di Bima. “Tapi itu kan nanti tanya keamanan saja,” ujarnya singkat.
Jabatan Pj Gubernur NTB Hasanudinn akan berakhir pada saat pelantikan kepala daerah baru. Berdasarkan Peraturan Presiden, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dijadwalkan pada 7 Februari 2025, sementara pelantikan Bupati dan Wali Kota pada 10 Februari 2025. “Namun, kalau ada perkembangan lain ya kita tunggu saja,” tambah Hamdi.
Persiapan khusus untuk masa transisi ini telah dirancang, termasuk penyerahan memori jabatan kepada gubernur baru sebagai dasar melanjutkan pembangunan di NTB. (rat)
