Evaluasi Pj Gubernur di Kemendagri, Kinerja PT GNE Jadi Catatan

EVALUASI KINERJA: Pj Gubernur NTB Hassanudin didampingi para Asisten Setda NTB, saat mengikuti evaluasi kinerja triwulan II di Kemendagri, Kamis 9 Januari 2025 lalu. (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin menghadiri evaluasi kinerja triwulan II di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, 9 Januari 2025 lalu.

Dimana yang menjadi catatan dalam evaluasi tersebut, adalah soal pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di NTB, yang salah satunya adalah kinerja PT Gerbang NTB Emas (GNE).
“PT GNE ini perlu menjadi atensi. Kita tunggu saja prosesnya. Yang penting niat kita adalah agar semua BUMD sehat, dan mampu memberikan deviden yang optimal bagi daerah,” ujar Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) NTB, Fathul Gani, di Mataram, Senin kemarin (13/1).

Dalam evaluasi, sejumlah BUMD NTB telah mendapatkan penilaian. Seperti Bank NTB Syariah, misalnya, mendapat kategori A atau sangat sehat. Sementara Jamkrida dan PT. BPR juga masuk kategori sehat dengan skor di atas 60. Namun untuk PT. GNE justru menjadi perhatian khusus.

“Hasil audit kinerja PT. GNE sudah turun. Kalau diperlukan audit dengan tujuan tertentu, pasti ada mekanismenya,” ungkap Fathul Gani.
Kemendagri sempat mengusulkan agar BUMD yang tidak sehat segera dibubarkan. Namun Fathul menyebutkan bahwa pembubaran BUMD tidak semudah yang dibayangkan. “Belum ada opsi pembubaran. Kita harus melihat kriteria dan mekanisme, termasuk asetnya,” tambahnya.

Baca Juga :  NTB Masuk Level 1 PPKM

Saat ini, Pemprov NTB telah meminta PT GNE untuk menyusun laporan akhir yang harus diselesaikan pada pertengahan Januari 2025. Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal bagi PT GNE sudah ada dengan nilai Rp 100 miliar, namun implementasinya bergantung pada kemampuan daerah.

“Tapi Ketika sesuatu yang harus kita pertanyakan harus diselesaikan dulu dengan rapat internal. Baru pemegang saham akan mnyuntikkan seberapa banyak modalnya,” bebernya.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah tetap menyertakan modal meskipun PT. GNE masih memiliki utang. Fokus saat ini adalah memperbaiki kinerja PT. GNE, terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan aset perusahaan.
Fathul belum dapat memastikan dividen yang harus disetorkan PT. GNE ke daerah karena masih menunggu laporan kinerja tahun 2024. “Setelah pembukuannya selesai, baru kita pastikan berapa dividen yang bisa disetor,” jelasnya.

Baca Juga :  Kasus BPR Batukliang, Kejari Loteng Koordinasi dengan Kejati dan Polda

Selain BUMD, Pj Gubernur NTB juga memaparkan berbagai capaian pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di hadapan Kemendagri. Beberapa poin yang disampaikan meliputi pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Berikut juga penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Serta peningkatan layanan publik dan penyerapan anggaran.

“Pemerintah Provinsi NTB,l mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri khususnya Tim Evaluator yang telah memberikan evaluasi dan masukan-masukan agar berbagai program pembangunan di NTB semakin baik dan maju ke depannya,” ujar Hasanudin.

Tim Evaluator Kemendagri mengapresiasi Pemprov NTB yang telah menindaklanjuti evaluasi sebelumnya dengan baik, terutama dalam pengendalian inflasi dan upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat. (rat)