Enam Pelaku Dugaan TPPO Dipolisikan

 I Gede Putu Aryadi (FAISLA HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melaporkan empat orang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi NTB ke Polda NTB.

Keempat pelaku tersebut telah melakukan rekrutmen tenaga kerja tujuan penempatan ke negara Polandia di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, beberapa waktu lalu. Namun mereka tidak memiliki izin perekrutan. Kemudian para terduga telah memungut sejumlah uang pada masyarakat. “Begitu kami menerima pengaduan, kami sudah langsung bergerak melaporkan keempat pelaku ke Polda NTB,” ujar Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi pada wartawan di ruang kerjanya.

Selain empat orang itu, sambung Gede, pihaknya juga telah melaporkan dua orang pelaku TPPO di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang juga telah melakukan perekrutan tenaga kerja ke negara Turki. “Jadi, total pelaku TPPO yang sudah kita laporkan adalah sebanyak enam orang. Dan kini keenam pelaku tersebut tengah diproses secara hukum oleh aparat kepolisian,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Eskalasi Insiden di Lotim Meluas, Rachmat Ingatkan Pemprov NTB Tidak Lepas Tangan  

Dikatakan juga, khusus kasus TPPO tujuan penempatan ke negara Polandia, para pelaku sempat melakukan rekrutmen di wilayah Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah. Di mana, puluhan warga setempat telah menjadi korban. Modusnya, mereka menyebarkan job order ke Polandia yang hanya bermodalkan foto kopi brosur yang di dalamnya tertera iming-iming janji yang sangat besar. “Padahal, setelah kita lacak, job order yang dijanjikan ke negara Polandia itu tidak ada. Jadi, karena uang warga juga telah diambil dalam proses rekrutmen tersebut. Maka, pertemuan untuk rekrutmen itu langsung kita bubarkan dibantu aparat kepolisian,” jelasnya.

BACA JUGA :  Defisit Anggaran, NTB Disarankan Ngutang

Untuk itu, gede meminta agar masyarakat tidak lagi percaya adanya bujuk rayuan oleh oknum yang mengatasnamakan perusahaan untuk bekerja ke luar negeri tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja di masing-masing kabupaten/kota.

Selain itu, Gede harapkan kepada semua kepala desa hingga kepala dusun di wilayah NTB untuk tidak mudah mengeluarkan rekomendasi terkait izin warga untuk bekerja ke luar negeri tanpa ada dokumen yang jelas. “Kami sarankan pada masyarakat jika ingin mengetahui terkait adanya rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri, sebaiknya langsung datang ke kantor Disnaker Provinsi atau Disnakertrans kabupaten/kota. Ini karena informasi terkait rekrutmen akan terus di-update tiap harinya bagi siapapun yang membutuhkan,” ucapnya (sal)