Empat Ruas Diusulkan Jadi Jalan Nasional

jalan klu
DIUSULKAN: jalan lingkar utara non-status diusulkan menjadi jalan nasional ke Kementerian PUPR. (hery mahardika/radar lombok)

TANJUNG–Empat ruas jalan kabupaten disulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menjadi jalan nasional.

Hal ini melihat pemanfaatan ruas jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Ada empat ruas jalan kabupaten yang kita usulkan ke pusat. Kita sudah usulkan dan berharap bisa keluar pada Desember ini,” kata Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR KLU Triasmadi Sahgiwan kepada Radar Lombok, Jumat (27/11).

Adapun empat ruas jalan kabupaten yang diusulkan tersebut, antara lain Jalan Pemenang-Bangsal dengan kondisi mantap sepanjang 1 km dengan lebar 4 meter. Jalan ini menuju Dermaga Bangsal dan Kawasan Strategis Perairan Nasional (KSPN) tiga gili. Kemudian ruas jalan menuju Pelabuhan Carik-Bayan sepanjang 1 km dengan lebar 4 meter kondisi mantap. Selanjutnya ruas jalan menuju kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di pintu masuk Senaru; kondisi mantap dengan lebar 4 meter dan panjang kurang lebih 5 km; terakhir jalan lingkar utara sepanjang 12 km dengan kondisi belum terbangun.

“Syarat mengusulkan status jalan negara harus menopang KSPN dan kawasan dermaga. Keempat jalan yang kita usulkan sudah memenuhi persyaratan utamanya. Dan khusus jalan lingkar utara masih non-status,” terangnya.

Jalan nasional di KLU yakni dari Malaka-Kokoq Puteq sepanjang kurang lebih 100 km. Karena berstatus jalan nasional, maka perbaikan jalan menjadi urusan pusat. Untuk itu pihaknya mengusulkan kembali empat ruas jalan agar pusat membantu perbaikan  dan peningkatan kualitas.

“Kita ini sebenarnya terlambat mengusulkan, kalah sama Lotim. Sudah cepat mengubah jalan Sembalun sehingga sekarang sudah mulus, sementara KLU paling banyak KSPN dan dermaga,” jelasnya.

Diungkapkan, jalan nasional di KLU masih jauh sekali jumlahnya dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Jalan provinsi saja hanya dari Pusuk Pas-Pemenang sepanjag 9 km. Itupun sangat minus perhatian. Semestinya menjadi prioritas provinsi.

“Kalau dari kabupaten sudah maksimal, sekarang kita ingin maksimalkan dari pusat dan provinsi juga,” katanya.Jika keempat ruas jalan tidak bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, maka paling tidak berstatus provinsi sebab perhatian pemda untuk jalan kabupaten itu 400 km. Sangat berat bagi APBD kabupaten.(flo)

BACA JUGA :  270 Penerima Bantuan PKH di Lombok Utara Bermasalah