Empat Remaja Terjaring Operasi Yustisi

TERJARING : Empat remaja terjaring razia KTP di Lingkungan Karang Rundun (Sudir/Radar Lombok)

MATARAM-Upaya menjaga kondusivitas di Kelurahan Bertais dilakukan, diantaranya dengan menggelar operasi yustisi bagi para pendatang. Aparat setempat melakukan razia dokumen kependudukan (KTP) pada hari Kamis (1/6). Hasilnya, petugas mengamankan sejumlah remaja. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan yang justru tinggal di satu kamar kos meski tak punya identitas pernikahan. Mereka bestatus pelajar asal Lombok Tengah dan tinggal di kos-kosan di Lingkungan Karang Rundun.

Satu perempuan berinisial H (18) tidak bisa menunjukkan KTP nya karena mengaku lari dari rumahnya. Demikian penjelasan Kepala Lingkungan Karang Rundun Abdul Hamid kemarin.

Empat remaja yang ditemukan sedang menjalankan parktek lapangan (PKL) di salah satu perusahaan swasta di Kota Mataram. Ada satu perempuan  lagi berinisial H dikembalikan ke keluarganya di Dusun Jerangoan Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada Lombok Barat. “ Semua yang terjaring razia dikumpulkan serta dibuatkan surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu mereka sanggup mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas diri,” ujarnya.

BACA JUGA :  Saluran Tersumbat, Lingkungan di Kecamatan Ampenan Terendam

Sementara itu penghuni kos yang merupakan bukan warga Bertais diharuskan membuat surat keterangan tempat tinggal sementara atau domisili dengan melapor ke ketua RT. “ Kita ingin jaga kondusivitas di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada gangguan,” tegas Hamid.

Pihaknya meminta para pemilik kos juga memberikan batasan terkait jam bertamu pada malam hari. Saat ini banyak rumah kos yang berdiri di Lingkungan Karang Rundun yang tidak menjalankan aturan tersebut sehingga kerap mengganggu masyarakat.

Upaya menjaga kondusivitas juga telah ditekankan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang. Ia meminta aparat di lingkungan dan kelurahan untuk menjaga kondusivitas selama bulan suci ramadan.

Pihaknya juga mengimbau secara tertulis maupun secara lisan untuk meningkatkan razia identitas seperti KTP.(dir)