MATARAM – Tahapan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, satu eselon II.a dan tiga eselon II.b di lingkungan Pemprov NTB resmi dibuka pada 7 September 2022.
Ada empat jabatan yang diisi melalui tahapan lelang jabatan ini, yaitu jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ). “Pendaftaran peserta lelang jabatan dibuka mulai hari ini (Selesa, red) sampai 12 September 2022,” ujar Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir kepada Radar Lombok, Selasa (7/9).
Masa pendaftaran peserta lelang jabatan ini mengikuti aturan terbaru yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yakni di masa pandemi, pendaftaran dibuka selama lima hari. Sedangkan aturan sebelumnya dengan masa pendaftaran tujuh hari. “Jadi pendaftaran kita buka secara online dan aturan memperbolehkan kita buka selama 6 hari,” jelas Nasir.
Kabid Mutasi BKD Provinsi NTB, Irwan Jaya menambahkan, bahwa pendaftaran ini dibuka karena pihaknya juga telah mendapatkan rekomendasi dari KASN. “Untuk pesyaratan kita juga sudah mendapatkan rekomendasi dari komisi ASN. Sehingga kita baru buka pendaftaran lelang jabatan ini,” tambahnya.
Irwan juga mengatakan, ketika masa pendaftaran telah habis waktu. Namun kouta pendaftar masih terbuka maka pihaknya akan mamperpanjang waktu pendaftaran selama tiga hari. Karena setiap posisi jabatan minimal pendaftarnya empat orang. “Jadi kalau sampai tanggal 12 September 2022 masih terbatas yang mendaftar, kita nanti akan perpanjang masa pendaftaran selama tiga hari lagi,” katanya.
Irwan menjelaskan untuk tahapan pelaksanaan seleksi dimulai dari proses pendaftaran secara online dari tanggal 7 September 2022 hingga, 12 September 2022. Kemudian untuk penyerahan berkas dan persyaratannya dilakukan pada tanggal 7 September 2022 hingga, 13 September 2022. “Dan untuk seleksi administrasinya akan kita lakukan pada tanggal 14 Sempeter 2022, kemudian kita umumkan hasil seleksi administrasi tanggal 15 September 2022 dan tes penulisan makalahnya kita laksanakan pada 16 September 2022 bagi peserta yang lulus administrasi,” jelasnya.
Setelah itu, sambungnya, untuk tes kompetensi manajerial dan psikologi direncakanan akan dilaksanakan pada 19-20 September 2022. Kemudian untuk presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan pada 21-22 September 2022. “Karena ini seleksi terbuka, kita harapkan bagi ASN/PNS yang memenuhi syarat untuk ikut mendaftar sempai batas waktu yang sudah ditentukan. Dan kami pastikan untuk seleksi ini dilakukan secara transparan dalam penilaiannya,” terangnya.
Mengenai persyaratan, kata Irwan, secara normatif masih tetap sama, ada persyaratan khusus dan ada persyaratan umum. Diantaranya untuk persyaratan umumnya, tentu mereka yang mendaftar harus PNS di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota se-NTB, memiliki rekam jejek jabatan, integritas dan moralitas yang baik, sehat jamani dan rohani. Sedangkan untuk persyarakat khususnya, pelamar harus mendapatkan rekomendasi dari atasannya langsung tempat dia bekerja saat ini dan minimal pendidikan S-1. “Khusus bagi pelamar jebatan eselon II.a, mereka minimal eselon III.a atau fungsional ahli madya dengan tingkatan dua tahun. Dan bagi pelamar kepala biro atau eselon II.b, boleh mereka yang eselon III.b yang sudah minimal tiga tahun,” bebernya.
Untuk itu, bagi yang memenuhi syarat mengikuti seleksi terbuka, Irwan mempersilakan, bagi ASN atau PNS di lingkungan Pemprov NTB maupun kabupaten/kota se NTB ikut mendaftar secara online mulai tanggal 7 September 2022 hingga Senin, 12 September 2022 mendatang. Untuk persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui laman website, www.bkd.ntbprov.go.id atau dapat dilihat langsung ke sekretariat panitia seleksi di Kantor BKD NTB di jalan Pejanggik Mataram. “Jadi silakan yang memenuhi persyaratan sudah bisa mendaftar, dan kesempatan bisa terpilih tiga besar mempunyai kesempatan yang sama bagi semua perserta yang mendaftar,” katanya.
Irwan juga menyampaikan bahwa sebelum dibuka seleksi lelang jabatan untuk 4 posisi jabatan eselon II tersebut, Pemprov telah melakukan mutasi pejabat pada Kamis (1/9) lalu. Yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan, H Amry Rakhman digeser menempati jabatan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB yang sebelumnya dijabat H Muhammad Husni yang sudah pensiun pada 1 September lalu. Kemudian posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan sekarang dijabat oleh H Ruslan Abdul Gani yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Posisi Ruslan Abdul Gani diganti Lalu Rudi Gunawan, Kepala Bantuan Hukum sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum. Kemudian Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB sekarang dijabat dr. Hj. Wiwin Nurhasida menggantikan dr. Evi Kustini Somawijaya yang memasuki masa pensiun. “Jadi pada tanggal 1 September lalu ada mutasi tiga pejabat. Maka jabatan Kepala Biro Hukum ikut dipansel bersama tiga jabatan kepala OPD lainnya yaitu kepala Dinas Diskominfotik, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Provinsi NTB,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, untuk jabatan Kepala Diskominfotik Provinsi NTB sebelumnya dijabat oleh Najamuddin yang telah digeser sebagai Kepala Satpol PP Provinsi NTB. Kemudian, Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB sebelumnya dijabat Ahmad Nur Aulia yang digeser sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengantikan posisi Khairul Akbar yang digeser jadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB. Dan, Kepala PBJ Setda Provinsi NTB yang sebelumnya dijabat H Sadimin, sekarang menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB. (sal)
