MATARAM—Kontestasi Pilkada NTB 2018 hendaknya tidak hanya dilihat sebagai pertarungan memperebutkan kekuasaan. Kontestasi Pilkada NTB 2018 juga harus memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan dan mencerahkan kepada masyarakat.
“Elit politik jangan terjebak pada pemikiran maupun isu-isu sukuisme dalam meraih simpati pemilih dan jangan sekali-kali digiring kepada isu sukuisme,” kata pengamat politik UIN Mataram, Agus, kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (23/2).
Kepemimpinan NTB kedepan, ungkapnya, harus mengedepankan dan berorientasi kepada kapasitas dan integritas. Parpol harus membuka diri terhadap siapa pun putra-putri NTB yang dipandang visioner, profesional, dan berintegritas ketika mendaftar di parpol.
“Saya berharap seleksi calon gubernur NTB yang dilakukann parpol akan melihat dari segala sisi,” tandasnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai parpol menyodorkan kandidat yang tidak berkualitas dan tidak berkompeten serta tersandera dengan persoalan hukum. Sehingga merugikan masyarakat pemilih.
“Saya melihat beberapa parpol masih berpikiran sukuisme, sebaiknya itu dihilangkan. Hal ini sangat tidak mencerahkan dan mencerdaskan," terangnya.
[postingan number=3 tag=”politik”]
Menurutnya, isu sukuisme maupun primordialisme yang digelindingkan menunjukkan ada kegagalan parpol dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik. Dimana salah satu fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi pendidikan politik.
Parpol disebutnya wajib memperkenalkan nilai-nilai politik. Termasuk sikap dan etika politik kepada masyarakat. Ketika parpol mengembangkan isu sukuisme, ini menandakan parpol gagal paham terhadap fungsinya.
“Sudah saatnya politik sukuisme atau primordialisme ini ditinggalkan," ungkapnya.
Sementara itu, bakal calon Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah mengatakan, NTB tidak akan maju kalau masih membicarakan pemimpin NTB harus dari suku Sasak, Samawa, atau Mbojo. NTB harus diperhitungkan di tingkat nasional dan pemimpin-pemimpin NTB harus menjadi tokoh nasional. Pemimpin yang ingin menapaki tangga kekuasaan dengan mengedepankan isu primordialisme disebutnya pemimpin yang orientasinya memang kekuasaan semata. Bukan pemimpin yang menyuburkan modal sosial.
"Dan semua itu hanya mungkin kalau kita lepas dari kungkungan primordialisme sempit itu,” pungkasnya. (yan)
