MATARAM—Peluang ekspor produk kerajinan dan pangan asal Provinsi NTB cukup besar. Hanya saja, ekspor produk asal NTB masih banyak menggunakan jasa vendor asal luar daerah, sehingga nilai transaksi ekspor tidak terdata di Provinsi NTB. Selain itu, pelaku usaha juga masih enggan menjadi eksportir langsung dari NTB.
“Ekspor produk asal NTB masih banyak lewat luar NTB. Karena pelaku UMKM masih mengandalkan vendor asal luar NTB,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Eksportir Indonesia (Apek) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri, Sabtu kemarin (26/8).
Menurut Anhar, jumlah pelakUsahau usaha yang melakukan ekspor berbagai produk asal Provinsi NTB cukup banyak. Tapi saat sekarang ini, sebagian besar masih melalui pihak ketiga dari luar NTB untuk proses ekspor.
Hal tersebut terjadi karena berbagai kendala, salah satunya adalah persoalan bisnis dari pihak ketiga (vendor), yang terkesan mengahalangi pelaku usaha asal NTB untuk langsung ekspor ke pembeli di negara tujuan.
Dari sisi kemudahan, lanjut Anhar, pemerintah telah memberi ruang yang cukup luas bagi pelaku usaha untuk menjadi eksportir langsung. Mulai dari permudah mengurus izin surat keterangan asal (SKA) di Dinas Perdagangan, adanya kemudahan dari Bea Cukai dan lainnya. Hanya saja, berbagai kemudahan itu belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk langsung menjadi eksportir.
Kalau dari sisi jumlah atau nilai ekspor, produk asal NTB sebenarnya cukup besar. Baik itu di ekspor melalui pihak ketiga (vendor) asal luar NTB, maupun yang dilakukan langsung sebagai eksportir oleh pelaku usaha asal NTB. Nilai ekspor produk NTB cukup signikan tembus hingga US$ 1,7 juta, baik itu menggunakan SKA asal NTB maupun tanpa SKA, yakni melalui vendor luar NTB.
Adapun produk asal NTB yang masih menjadi idola untuk ekspor adalah kerajinan berupa anyaman, baik itu dari rotan, bambu, batok kelapa dan lainnya, termasuk juga mutiara. Sementara itu, untuk produk pangan olaha untuk makanan, masih relative kecil.
Sementara itu, untuk kesiapan pelaku usaha dari sisi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki produk untuk ekspor asal NTB relatif masih sedikit. Menurut Anhar, persoalan itu terjadi, karena peran dari pemerintah daerah dalam hal ini SKPD teknis terkait masih setengah hati. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha.
Pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan, kata Anhar, justru pelaku usaha yang belum memiliki legalitas produk. Justru yang dihadirkan untuk mengikuti pelatihan adalah mereka-mereka yang baru akan memulai untuk membuka usaha.
“Apalagi punya izin, usaha saja mereka belum punya dan itu yang dilatih untuk ekspor. Jadi tidak nyambung dan ini juga penyebab pelaku usaha NTB masih minim yang langsung ekspor,” kata Anhar.
Anhar bahkan menyebut beberapa kali diminta menjadi narasumber pelatihan, pelaku usaha yang dihadirkan setiap kegiatan pelatihan justru-justru orangnya sama. Akibatnya, tidak ada pelaku usaha baru yang disiapkan untuk siap ekspor. Padahal, cukup banyak pelaku UMKM yang sudah mandiri.
Semestinya pelaku usaha yang dihadirkan itu tidak hanya itu-itu saja, melainkan pelaku usaha yang lain dan sudah memiliki perizinan, paling tidak sudah ada SIUP dan lainnya. “Yang kita minta mereka rekrut itu pemula, dan sudah mulai suatu usaha dengan kualitas expor. Minimal sudah ada SIUP. Tapi nyatanya, setiap pelatihan yang hadir orang itu-itu saja,” ungkapnya. (luk)
