MATARAM – Eksistensi atau keberadaan kampus-kampus swasta di Provinsi NTB saat ini mulai terancam.
Pasalnya, keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dikalahkan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang semakin diminati oleh masyarakat.
Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi NTB Wilayah B, Halus Mandala menyampaikan, untuk tetap menjaga dan mempertahankan eksistensi PTS pihaknya telah mendorong agar PTS membuka program studi yang tidak ada di PTN. Namun pada kenyataannya, PTN yang malah banyak membuka program studi yang sama di PTS. “Jika kondisi ini masih terjadi maka keberadaan PTS terancam,” ucapnya di kantor Gubernur, Kamis kemarin (15/9).
Diungkapkan, rata-rata masyarakat yang berkeinginan masuk perguruan tinggi swasta semakin menurun. Salah satu penyebabnya penerimaan mahasiswa di PTN yang semakin banyak dengan jurusan yang bervariasi.
Salah satu penurunan animo masyarakat masuk PTS dipengaruhi oleh sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN yang berkali-kali. Sebab, sehabis penerimaan di PTN, baru PTS membuka penerimaan mahasiswa baru. Sistem ini sangat menguntungkan PTN dan merugikan PTS.
Ia berharap meskipun kuota penerimaan mahasiswa baru merupakan kewenangan masing-masing universitas namun melihat fakta saat ini di NTB maka diperlukan regulasi atau kebijakan batasan kuota mahasiswa. “Rata-rata jumlah mahasiswa kampus swasta berkurang sekarang,” katanya.
Berbagai langkah bisa dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi PTS. Misalnya membuka jurusan yang tidak ada di PTN dan adanya regulasi pembatasan jumlah mahasiswa. Namun semua itu juga belum cukup, oleh karenanya ia berharap agar PTN lebih fokus untuk membuka S2 dan S3. Sementara kampus swasta diberikan ruang fokus mengurus mahasiswa S1. Dengan begitu, dosen di kampus swasta juga bisa kuliah di kampus negeri untuk S2 dan S3 tanpa harus keluar daerah.
Penurunan animo masyarakat terlihat dari jumlah kelas yang menurun. Jika dulunya ada 5 kelas dalam sebuah jurusan kini menjadi 2 kelas, bahkan mahasiswa baru juga hanya beberapa kelas saja. Namun, ditegaskan bahwa penurunan jumlah mahasiswa di PTS bukan dikarenakan faktor kualitas. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama agar eksistensi PTS tetap terjaga,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua APTSI H Lalu Rusmiady menilai salah satu langkah untuk menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas PTS yaitu dengan dibentuknya Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah NTB. Hal itulah yang disampaikan ke Gubernur TGH M Zainul Majdi.
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya Kopertis, yaitu tersedianya gedung sebagai sarana dan prasarana, rekomendasi dari Gubernur selaku pemerintah daerah dan juga ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. “Kalau semua syarat-syarat itu ada, tentu dalam waktu dekat Kopertis bisa terbentuk,” katanya.
Terpisah, Gubernur NTB TGH M.Zainul Majdi sangat setuju dibentuknya Kopertis Wilayah NTB. Orang nomor satu di NTB itu memastikan akan segera mengeluarkan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan dan kesiapan Pemprov NTB untuk terbentuknya Kopertis. “Pak Gubernur setuju kok untuk berikan rekomendasi,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemrpov NTB H Yusron Hadi. (zwr)
