GIRI MENANG- Eksekutif sudah mengajukan draf KUA-PPAS untuk bersama DPRD. Dari draf yang ada, eksekutif tidak mengajukan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlahnya sama dengan tahun ini yakni sekitar Rp 250 miliar.
Karena tidak ada kenaikan, usulan eksekutif ini ditolak dewan sehingga jumlahnya menjadi Rp 275 miliar.”Usulan eksekutif Rp 250 juta, tapi yang kita setujui Rp 275 juta,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha kemarin.
Alasan pihak DPRD Lobar menaikkan target PAD karena pada tahun 2021 Pemkab sudah harus membayar cicilan utang.”Karena daerah mau pinjam uang Rp 150 miliar nanti, jadi harus diupayakan dari sekarang kenaikan PAD,” ungkapnya.
Meskipun saat ini capaian PAD Lobar masih jauh dari target yakni belum mencapai 70 persen, namun eksekutif harus bekerja lebih keras lagi di sisa tahun anggaran 2019. Untuk diketahui masa berakhir tahun anggaran 2019 sudah semakin dekat. Sekda HM. Taufiq menyoroti capaian PAD yang sampai saat ini baru 64 persen. Sekda pesimis PAD bisa terealisasi mencapai target. Merosotnya capaian PAD ini disebabkan kinerja 13 penghasil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melempem. Sejumlah sumber PAD diduga bocor sehingga menjadi atensi Sekda.
Ditemui akhir pekan lalu Sekda menegaskan hasil koordinasinya dengan Bapenda dan OPD terkait bahwa capaian PAD diperkirakan hanya 90 persen sampai akhir tahun.”Melihat kondisi, kita pesimis PAD bisa terealisasi 95 persen, mengingat realisasi sampai saat ini baru 64-65 persen,” tegas Sekda.
Sekda menyoroti dugaan kebocoran PAD sehingga capaian di beberapa OPD kurang maksimal. Seperti halnya di DPMPTSP, kurang masuk akal PAD-nya baru terealisasi 32 persen lebih. Ia memastikan akan mengevaluasi dan mengivestigasi dugaan ini sehingga nanti jika ditemukan ada oknum yang bermain akan ditindak tegas. “Nanti kita akan tindak tegas, supaya jangan juga pada kondisi begini terjadi kebocoran PAD,” ungkapnya.
Capaian OPD ini juga kata dia akan masuk dalam pertimbangan mutasi. Artinya kalau ada oknum terbukti melakukan kebocoran PAD maka akan diberi sanksi.
Plt Kepala DMPTSP Lobar, Ariyanta Rusmana, mengakui penerimaan daerah dari perizinan hingga kini masih sangat rendah. Secara keseluruhan dari target Rp 4,95 miliar lebih baru terealisasi Rp 1,58 miliar lebih atau sekitar 32 persen. Sedangkan sisanya Rp 3,36 miliar atau 68 persen belum terealisasi. Rendahnya realisasi PAD sektor perizinan ini diakibatkan minimnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Retribusi IMB ini baru terealisasi sekitar 22,23 persen dari target Rp 4,45 miliar lebih.”Memang benar capaian untuk PAD masih rendah,” ungkapnya.
Menurut dia, PAD di DPMPTSP sangat susah mencapai target. Sebab kata dia, dilihat realisasi PAD dari perizinan terdiri dari dua sumber PAD, seperti retribusi IMB baru terealisasi 22,23 persen atau Rp 990 juta lebih dari target Rp 4,45 miliar lebih. Sedangkan sisanya Rp 3,4 miliar lebih atau 77,77 persen belum tercapai. Hanya dari retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang melebihi target mencapai Rp 595 juta atau 119 persen dari target Rp 500 juta. Penerimaan PAD di sektor perhubungan juga masih rendah. Di Perhubungan ada dua sumber pendapatan yakni retribusi parkir dan uji kendaraan bermotor.(ami)
