MATARAM – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Mataram, Rabu (4/6), menjadi panggung kritis bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam forum itu, Mendagri secara blak-blakan mengungkapkan keprihatinannya atas pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami kontraksi.
“Menjadi catatan penting, NTB yang selama ini saya tahu tidak pernah minus, sekarang minus 1,47 persen,” ujar Menteri Tito dalam pidatonya.
Menteri Tito menyebut bahwa dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya dua yang saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yakni NTB dan Papua Tengah. Jika Papua Tengah mengalami kontraksi sebesar 25,53 persen, NTB juga mencatatkan minus 1,47 persen.
Hal ini, menurut Tito, cukup mengejutkan mengingat sebelumnya NTB dikenal sebagai provinsi yang stabil secara ekonomi.
“Saya mohon maaf pada Pak Gubernur meskipun bukan salah Pak Gubernur. Saya tahu,” ucapnya
Mendagri menyebut bahwa penyebab utama anjloknya ekonomi NTB adalah ketergantungan berlebih terhadap sektor pertambangan, khususnya royalti dari aktivitas smelter yang kini terganggu akibat kebijakan hilirisasi.
“Saya penasaran, ternyata karena terlalu bergantung pada tambang. Setelah smelter di Sumbawa tutup dan ekspor konsentrat dilarang karena kebijakan hilirisasi, dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa ekspor konsentrat memberikan kontribusi besar terhadap penyusunan angka pertumbuhan ekonomi NTB. Pihaknya pun menyatakan telah menjalin komunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Rahadalia untuk membahas kemungkinan pemberian relaksasi ekspor bahan mentah PT AMNT.
“Smelter di Sumbawa ini kapan selesainya, operasionalnya, kalau sebulan dua bulan lagi, fine lah, masih bisa bertahan,” ujarnya
Sebagai solusi jangka pendek, Tito menyarankan agar diberikan relaksasi izin ekspor konsentrat sementara hingga smelter rampung dibangun.
“Boleh ekspor tetap jalan untuk sementara. Ketika smelter sudah selesai, ya dihentikan. Ini langkah cepat untuk menyelamatkan NTB dari krisis pertumbuhan,” katanya.
Mendagri juga menyatakan komitmennya untuk membantu NTB keluar dari kontraksi ini. Dia menilai jika beberapa daerah mengalami pertumbuhan negatif, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat.
“Beliau (Bahlil,red) ngajak saya diskusi besok malam. Saya akan berusaha membantu supaya pertumbuhan ekonomi tidak minus,” tandasnya. (rat)
