MATARAM- Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kota Mataram, H Eko Effendy Saswito telah medapat restu dari Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Ia salah satu pejabat yang pertama kali, diberikan izin untuk mengikuti seleksi calon sekda difinitif yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Sekda.
Sekertariat panitia Seleksi (Pansel) telah menerima beberapa pendaftar. Pendaftra pertama H Khalid Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, pendaftra kedua yakni PLt Sekda H Eko Effendy Saswito. Beberapa berkas persyaratan telah dilengkapi. Eko mengakui dirinya, telah mendapat izin dari Wali kota Mataram serta telah melengkapi persyaratan. Seperti tes narkoba, tes psikologi dan kesehatan. ‘’ kita ikuti mekanisme yang ada. Nanti pansel yang menentukan, saya juga telah mengantongi izin dari Wali kota Mataram,’’ katanya, kamis kemarin, setelah usai mendaftar.
Beberapa persyaratan yang telah dilengkapi, dinilai masih normatif. Ia telah mempersiapkan diri, untuk menjalani tes selanjutnya yang telah ditentukan oleh Pansel. ‘’ kita ikuti saja, semua kita serahka ke pansel. Pendaftaran juga terbuka, bagi para pejabat yang telah mencukupi syarat,’’ ucapnya.
Sekertaris pansel Taufik Priyono mengatakan, untuk pendaftaran baru dua orang. Sedangkan yang telah mengambil blanko persyaratan ada lima orang yakni, H Kemal Islam, kepala Dinas Pertamanan, H Khalid Kadishubkominfo Kota Mataram, kepala BPBD Kota Mataram H Supardi, Plt Sekda H Eko Effendy Saswito dan satu pejabat Provinsi Kepala Bangkesbangpoldagri HL Syafie. ‘’ dari lima ada dua yang telah mengembalikan, sekaligus mendaftar. Sedangkan pak Khalid, masih kurang lengkap. Belum ada surat keterangan tes narkoba,’’ katanya.
Terpisah akademisi IAIN Mataram, dari tim Pusat Studi Kebijakan Publik Agus M.si meminta Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, untuk tidak mengintervensi pansel. Penilaian pansel sangat dinanti oleh publik, tanpa ada unsure kepentingan politik pada pimpinan daerah dalam penentukan Sekda.
Menurutnya, jabatan sekda itu merupakan presidennya birokrasi. Persoalan besar politik di daerah selama ini adalah melakukan politisasi birokrasi. Menurut saya untuk mendapatkan sekda yang profesional dan berintegritas proses seleksi ini harus dibebaskaan dari intervensi politik.
‘’ Tim seleksi harus berani objektif dalam membuat peniliaian. Jika tim seleksi sudah di intervensi oleh partai politik maka filosofi atau semangat mekanisme lelang yang diinginkan oleh undang-undang menjadi hilang makna,’’ ucapnya.
Oleh karena itu, agar kecurigaan publik tidak menyerang tim seleksi. Agus meminta tim seleksi harus transparan dalam seluruh tahapan proses seleksi. Saya juga berharap ada kebesaran hati dari elit partai termasuk wali kota maupun pimpinan DPRD Kota Mataram tidak melakukan intervensi terhadap kerja tim seleksi, biarkan tim seleksi bekerja dengan indevenden dan objektif. ‘’Jangan sampai akuntabilitas publik terhadap hasil seleksi caoin sekda terganggu,’’ kata alumni UGM.
Wali kota harus memiliki kemauan politik untuk percepatan reformasi birokrasi di pemeribtah Kota Mataram. Seleksi sekda ini merupakan pintu masuk terhadap agenda tersebut. Jangan sampai ada rekayasa politik itu kurang baik untuk kewibawaan pemerintah. ‘’Saya kira staekholder juga perlu mengawal proses seleksi ini untuk keberhasilan reformasi birokrasi,’’ pungkasnya. (dir)
