e-Tilang Masih Terkendala Kelebihan Pembayaran

e-tilang
e-TILANG: Polri saat ini memberlakukan sistem tilang secara elektronik (e-tilang). Melalui e-tilang ini, pengendara tidak lagi wajib menghadiri sidang di pengadilan. (dok/Radar Lombok)

MATARAM — Kepolisian Daerah (Polda) NTB mengggelar pertemuan degan aparat penegak hukum seperti pengadilan dan kejaksaan  membahas  evaluasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 12 tahun 2016 terkait pelaksanaan e-tilang.

Kapolda NTB Brigjen Pol Firli mengatakan, sejak dilaksanakan, proses e-tilang oleh Polda NTB dan jajaran mencapai 2.873 tilang secara elektronik. Untuk bulan April saja, Polda  telah melakukan 248 tilang.

Pelaksanaan e-tilang ini lalu dievaluasi terkait dengan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui e-tilang ini, pengendara tidak lagi wajib menghadiri sidang di pengadilan. Hakim juga bisa memutus tanpa kehadiran dari pelanggar. Kendala yang dihadapi dimungkinkan oleh jaringan yang ada di kejaksaan. Namun, hal tersebut tidak mengganggu proses peradilan terkait dengan pelanggaran lalu lintas. ‘’ Jadi pelanggar tidak wajib lagi menghadiri persidangan,’’ katanya Rabu kemarin (26/4).

Pertemuan ini juga membahas mengenai tabel denda. Namun sudah tidak ada persoalan. Hanya saja kendalanya adalah bagaimana jika dikenakan denda umpamanya sebesar Rp 120 ribu. Ternyata oleh pengadilan dengan memperhatikan karateristik perlanggaran lalu diputuskan dikenakan membayar denda Rp 100 ribu. Maka ada kelebihan bayar sebesar Rp 20 ribu. ‘’ Nah kendalanya adalah bagaimana mengembalikan uang sebesar Rp 20 ribu ini,’’ jelasnya.

Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat menggunakan transaksi elektronik perbankan. Jika menggunakan jaringan pembayaran melalui elektronik perbankan, maka kelebihan pembayaran ini secara otomatis akan ditranfer langsung oleh pihak bank. ‘’ Tapi tadi disepakati bahwa di dalam identitas pelanggar harus mencantumkan nomor telepon. Sehingga bisa dihubungi dan akan dikembalikan,’’ ungkapnya. 

Sistem tilang elektronik ini juga memudahkan proses hukum bagi masyarakat. ‘’ Karena ini adalah pelayanan yang mudah bagi masyarakat berbasis teknologi informasi. Ini juga tentunya mengurangi kesempatan kepolisian melakukan penyimpangan. Karena tidak ada lagi transaksi langsung antara pelanggar dengan petugas. Jadi tidak ada lagi kontak-kontakan,’’ tandasnya.(gal)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid