Dukung DSP Mandalika, Tahun Ini Satker PJN 1 NTB Gelontorkan Rp 228 Miliar

SATKER PJN 1 NTB: Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 NTB, Deny Purwa Indarsa, ST. MT, didampingi PPK (1.3) Ajitomo Wibowo. (ist/radarlombok)

MATARAM—Pengembangan infrastruktur jalan nasional di Provinsi NTB, sekaligus upaya mendukung keberadaan Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB, melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 NTB, tahun 2023 ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp 228 miliar.

“Panjang jalan nasional yang menjadi tanggung jawab kami di Satker PJN 1 NTB sepanjang 290-an kilometer (Km). Sama seperti tahun sebelumnya, anggaran itu akan digunakan untuk pemeliharaan rutin jalan, jembatan, drainase dan lainnya,” kata Kepala Satker PJN Wilayah 1 NTB, Deny Purwa Indarsa, ST. MT, Kamis (16/3/2023).

Selain pemeliharaan rutin jalan yang kini telah berjalan, Satker PJN 1 NTB juga melakukan penanganan efektif untuk ruas jalan Praya – Penujak di Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan untuk ruas jalan Praya – Penujak ini dilakukan pekerjaan tahap minor satu lapis.

Selanjutnya penanganan drainase di sekitar Mavila, Kabupaten Lombok Barat, yang sampai saat ini masih dilanda banjir ketika musim hujan. “Insya Allah drainase di Mavila ini akan dikerjakan pada bulan April atau Mei, usai lebaran nanti,” jelas Deny.

Anggaran sebesar Rp 228 miliar itu sambung Deny, juga termasuk dana Loan dari World Bank untuk tiga paket pelebaran jalan sepanjang 41,60 Km di Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Hanya saja untuk pelebaran jalan di KLU ini belum bisa dilaksanakan, karena masih terhambat dengan pembebasan lahan,” ujarnya.

Bukankah untuk pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (KLU). “Seharusnya demikian. Namun ketika kami melakukan pertemuan dengan Bupati KLU, Pemda angkat tangan (menyerah) kalau anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sangat besar,” terang Deny.

Baca Juga :  Menteri PUPR Kunjungi Proyek Bendungan Meninting di Lombok Barat

Karena itu, pihaknya kemudian melaporkan persoalan itu ke pusat (Kementerian PUPR), yang karena paket jalan yang hendak dilebarkan itu adalah jalan pendukung pariwisata, maka akhirnya untuk anggaran pembebasan lahan juga ditanggulangi oleh pusat, yang dananya juga melalui Satker PJN 1 NTB.

“Jadi untuk pembebasan lahan pembayarannya di PJN 1 NTB, yang kalau sudah tuntas dibayar, baru nanti bisa kami kerjakan fisik pembangunan (pelebaran) jalannya,” beber Deny.

Demikian untuk pembangunan atau perbaikan jembatan, dikerjakan masih satu rangkaian dengan pembangunan (pemeliharaan) jalan. “Kalau untuk pembangunan jembatan sudah action, karena pembangunannya kan tidak terkait dengan persoalan pembebasan lahan,” jelas Deny.

“Seperti Jembatan Meninting (Lombok Barat), sebenarnya sudah dilakukan tender sejak bulan Desember 2022 lalu. Namun karena ada kesalahan administrasi, akhirnya gagal tender. Dan kalau tidak salah, hari ini mulai tender,” sebut Deny.

Molornya perbaikan Jembatan Meninting yang sebelumnya ambrol karena diterjang banjir bandang. Karena pihak yang berwenang terhadap jembatan itu bukan hanya JPN 1 NTB saja, tetapi juga pihak BWS (Balai Wilayah dan Sungai).

“Ketika Jembatan Meninting ambrol diterjang banjir bandang. Saat itu untuk perbaikannya kami menggunakan dana darurat yang ada di PJN 1 NTB. Namun ketika pihak BWS turun, dan melakukan pembersihan sampah-sampah yang nyangkut di pilar bawah Jembatan Meninting. Ternyata ada pilar yang bengkok. Sehingga sampai sekarang jembatan ini masih ditutup. Selain jembatan satunya juga masih fungsional untuk dilalui kendaraan dari dua arah,” jelas Deny.

Setelah mengetahui permasalahannya, maka untuk Jembatan Meninting pihaknya mengusulkan ke pusat, agar jembatan dibangun permanen, dan telah disetujui. “Jadi nantinya elevasi (ketinggian) jembatan akan dinaikkan, sehingga sejajar dengan jembatan sebelahnya. Ini sekaligus antisipasi ketika terjadi hujan lebat, dan debit air sungai naik, maka aliran airnya tidak lagi terhalang oleh jembatan,” terang Deny.

Baca Juga :  Menteri PUPR: Infrastruktur KTT ASEAN di Labuan Bajo Selesai Awal Mei

Ke depan, untuk konstruksi pembangunan Jembatan Meninting juga tidak lagi menggunakan pilar (tiang penyangga) di tengah jembatan. Namun akan langsung los memanjang sepanjang 60 meter dari satu sisi sungai ke sisi lainnya.

Untuk pembangunan jembatan di wilayah kerjanya ini, sambung Deny, juga ada pembangunan jembatan gantung baru yang merupakan usulan Komisi V DPR di Lembar Selatan SC (Sungai Cemara), Kabupaten Lombok Barat, dan di wilayah Kabupaten Lombok Timur. “Yang on going (berjalan) sekarang itu di Lembar Selatan, dan rencananya bulan Juli PHO. Sementara yang di Karang Bila, Lombok Timur sudah 100 persen jadi,“ papar Deny.

“Untuk pembangunan jembatan tahun ini, dari program ITDP (Indonesia Tourism Development Project) ada 4 jembatan, preservasi (pemeliharaan) 3 jembatan, 1 Jembatan Meninting, dan 2 Jembatan Gantung Baru di Lobar dan Lotim,” sambung Deny.

Dibandingkan PJN 2 dan PJN 3, anggaran pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan PJN 1 NTB memang lebih besar. “Itu karena berbagai paket infrastruktur yang dikerjakan JPN 1 NTB, adalah untuk mendukung keberadaan DSP Mandalika. Istilahnya daerah penyangga KEK Mandalika, agar pariwisata di tempat lain juga ikut berkembang. Seperti misalnya jalan dari Mandalika ke Gunung Rinjani, atau ke lokasi-lokasi wisata lainnya,” pungkas Deny. (gt/*)

Komentar Anda