Dukcapil Risaukan Anggaran Blangko E-KTP

H Darwis SH (SAPARUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Beratnya beban mengambil blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) ke ibu kota masih dirisaukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Tengah.

Soalnya, dinas bersangkutan harus merogoh kocek lebih dalam lagi jika mengambil blangko ke pusat. Sementara anggaran untuk dinas administrasi kependudukan (adminduk) itu, tidak memadai. Tak heran, jika dinas terkait mengeluhkan ribernya proses kebijakan pemerintah pusat itu.

Bahkan, dinas dukcapil di masing-masing daerah di NT dikabarkan telah sepakat untuk tidak mau mengambil ke Jakarta. Mereka ramai-ramai telah mengusulkan keluahan tersebut ke pemerintah pusat dan provinsi agar blangkonya diterima di provinsi. ‘’Kita (Disdukcapil kabupaten/kota di NTB, Red) sudah ramai-ramai mengusulkan itu (masalah blangko, Red) agar mulai tahun 2017 kita terima di provinsi,’’ beber Kepala Disdukcapil Lombok Tengah, H Darwis, Sabtu (26/11).

Baca Juga :  Dewan Usulkan Anggaran Pilkada Dicicil

Darwis mengaku, alasan ini juga yang membuat pelayanan tersendat selama ini. Banyak perekam yang pulang dengan tangan kosong. Mereka tidak bisa mendapatkan langsung E-KTP, melainkan bangko sementara. Buruknya pelayanan ini terpaksa terjadi karena kondisi yang tidak memungkinkan.

Pihaknya tidak bisa serta merta mengambil blangko E-KTP cicilan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengambilan.  Karenanya,  pihaknya harus mengumpulkan 60.000 perekam dulu, baru kemudian mengambil blangkonya di Jakarta. Hal ini dimaksud untuk efisiensi anggaran yang sejatinya minim selama ini. ‘’Makanya kita harus tunggu 60.000 perekam dulu, baru kita ambil blangkonya,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Kejari Telisik Anggaran Perusda

Kedepannya, Darwis berharap pelayanan buruk ini tidak akan terjadi lagi. Pemprov dan pemerintah pusat harus memahami kondisi setiap daerah, sehingga tidak terbebani. Pihaknya juga meminta semua pihak berwenang ikut memperjuangkan masalah ini. Sebab, masalah ini adalah untuk kemaslahan masyarakat. ‘’Kita juga berharap pihak-pihak berwenang ikut membantu menyelesaikan masalah ini,’’ harapnya. (cr-ap)

Komentar Anda