Dugaan Penyelewengan Dana Desa Gemel Dilaporkan ke Jaksa

AKSI: Puluhan massa dari warga Desa Gemel Kecamatan Jonggat saat menggelar aksi di depan Kejari Lombok Tengah, Senin (12/9). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYAPuluhan warga Desa Gemel Kecamatan Jonggat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor desa setempat, Senin (12/9). Mereka meminta kejelasan terkait persoalan pengelolaan dana desa yang dianggap banyak masalah. Namun tidak lama aksi di depan kantor desa, massa kemudian beralih menuju kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Selain berorasi di depan kantor Kejari Lombok Tengah, massa aksi juga secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan dana desa itu. Massa meminta agar pihak Kejari serius menangani laporan yang mereka layangkan. Tak sebatas laporan, massa juga siap membantu Kejari menyuguhkan berbagai bukti terkait dengan penyelewengan dana desa itu.

Koordinator Aksi, H Rosihin mengungkapkan, kedatangan mereka bersama puluhan warga ini tidak lain untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami masyarakat Desa Gemel. Karena kepemimpinan kepala desa sekarang ini, mereka merasa tidak mendapatkan keadilan. Sehingga pihaknya meminta kepada jaksa untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan dana desa dari tahun 2019-2021 di desa tersebut. “Kami menganggap kepemimpinan kades sekarang ini tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga saat ini kita tidak tahu berapa jumlah dan program yang dilaksanakan karena tidak transpran,” ungkap H Rosihin dalam orasinya di depan Kantor Kejari Lombok Tengah, kemarin.

Baca Juga :  Wabup KLU Jadi Tersangka Korupsi RSUD, Gerindra Siapkan Bantuan Hukum

Selain itu, warga juga mempertanyakan bagi hasil pengelolaan tanah pecatu kepala dusun oleh pemdes selama ini tidak jelas untuk siapa. Termasuk massa juga meminta agar Kejari mengusut dugaan penyelewengan anggaran pembelian lahan lapangan dan dana proyek gedung balai desa yang menguras anggaran sangat besar yang tidak sesuai dengan asas manfaat terhadap masyarakat. “Kami juga mempertanyakan pengelolaan distribusi pajak yang tidak jelas, insentif BKD, semua pembangunan talud dan rabat yang anggarannya tidak jelas, pengalokasian DD bidang fisik lebih difokuskan di satu titik Dusun Gemel seputaran rumah kades dan berbagai permasalahan lainnya. Makanya kami berharap agar jaksa menindaklanjuti laporan kami ini,” tambahnya.

Baca Juga :  Kades Darek Sangkal Serongi ‘Janda Saudi’

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Lombok Tengah, AA Gede Agung Kusuma Putra mengaku telah menerima laporan dari warga Desa Gemel. Pihaknya berjanji akan meindaklanjuti laporan tersebut. “Yang jelas apa yang menjadi laporan masyarakat akan kita pelajari dan tindak lanjuti karena laporannya sudah kita terima,” tegasnya.

Kepala Desa Gemel, Ahmad Ramli yang dikonfirmasi mengapresiasi apa yang dilakukan warganya. Aksi demonstrasi yang dilakukan warganya dianggap sebagai bentuk pengawasan pembangunan. Dengan adanya pengawasan maka pihak desa akan lebih teliti dalam penggunaan dana desa. “Namun apa yang menjadi tuntutan warga yang menganggap kita tidak transparan sebenarnya setiap anggaran sudah kita pajang dan kami siap pertanggungjawabkan,” kata Ramli. (met)

Komentar Anda