MATARAM – Jajaran Bawaslu Sumbawa masih menelusuri dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Sumbawa saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu. Sejumlah barang bukti permulaan kabarnya sudah dikantongi. “Bukti permulaan itu masih membutuhkan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut,” ujar Divisi Hukum Data dan Humas Bawaslu NTB, Suhardi, Jumat (16/10).
Setelah penelusuran dan pendalaman, Bawaslu nantinya melakukan pleno untuk diputuskan, apakah kasus tersebut bisa diproses lebih lanjut menjadi temuan dugaan pelanggaran atau tidak. Jika diputuskan berlanjut, maka Bawaslu akan memanggil Gubernur untuk diklarifikasi. “Tetapi jika nanti dinilai tidak cukup bukti awal, tentu dugaan pelanggaran ini tidak kita lanjutkan,” bebernya.
Namun sejauh ini dari penelusuran yang dilakukan Bawaslu Sumbawa, belum ditemukan bukti kuat terkait dugaan pelanggaran kampanye terselubung itu. Pihaknya berharap, jika memang masyarakat punya bukti, silakan disampaikan ke Bawaslu. Karena bagaimanapun, SDM Bawaslu terbatas sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. “Kita butuh dukungan semua pihak dalam melakukan pengawasan,” jelasnya.
Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid mengatakan, sebagai pejabat publik, Zulkieflimansyah sebaiknya bersikap netral; harus bisa memposisikan diri sebagai pengayom semua pihak. Dengan begitu, kompetisi pilkada bisa berlangsung fair. Jikapun Gubernur mau berkampanye, maka sebagai pejabat publik harus cuti. Sehingga tidak ada potensi penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pemenangan paslon. “Jika Gubernur berpihak ke salah satu paslon, tentu persaingan jadi tidak fair bagi kandidat lain,” pungkasnya. (yan)
