Dua Tersangka Perusda PT LTB Ditahan

Mangkir, Jaksa Siap Paksa Marthadinata

Dua Tersangka Perusda PT LTB Ditahan
DITAHAN: Dua tersangka kasus dugaan korupsi perusda PT LTB Abdul Karim (baju kemeja) dan Zahrul Arbaidi ditahan Kejari Praya, kemarin.( M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Dua tersangka kasus dugaan korupsi perusahaan daerah PT Lombok Tengah Bersatu (LTB) tahun 2015, akhirnya dijebloskan ke penjara. Keduanya yaitu Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Zahrul Arbaidi dan Direktur Marketing Abdul Karim.

Keduanya ditahan sekitar pukul 17.35 Wita, Rabu kemarin (6/12). Penahanan keduanya dilakukan setelah melalui pemeriksaan alot di ruangan berbeda. Abdul Karim diperiksa sekitar 6 jam di ruangan Kasi Intelijen. Dia datang sekitar pukul 09.30 Wita. Setelah satu jam lebih menunggu,barulah ia mulai diperiksa sebagai tersangka sekitar pukul 11.30 Wita.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi PT. LTB , Direktur Keuangan Perusda Bungkam

Karim diperiksa dengan ditemani pengacaranya Aan Ramdhan. Dia datang mengenakan baju kemeja kotak-kotak hitam berlatar biru, dengan celana jeans warna cokelat. Sekitar pukul 13.30 Wita, Karim diberikan kesempatan untuk beristirahat salat dan makan. Kemudian kembali diperiksa sekitar pukul 14.00 Wita.

Sekitar pukul 15.30 Wita, ia kembali diberikan waktu istirahat di luar ruangan. Pemeriksaan kembali dilanjutkan hingga pukul 17.30 Wita. Saat keluar, Karim langsung mengenakan baju rompi warna pink sebagai tanda tahanan kejaksaan.

Tak jauh beda dengan Zahrul Arbaidi. Dia juga diperiksa sekitar 6 jam, dia datang di waktu hampir bersamaan dengan Abdul Karim. Zahrul datang mengenakan baju kaos kerah warna putih bergaris hitam dengan celana hitam. Setelah diperiksa alot di ruangan Kasi Datun, Zahrul pun keluar di hampir waktu bersamaan dengan Abdul Karim. Zahrul juga keluar dilengkapi dengan baju rompi warna pink sebagai tanda tahanan kejaksaan. 

Dengan muka malu, keduanya berusaha menutupi wajahnya. Abdul Karim berusaha menutupi wajahnya dengan jaket warna hitam yang dikenakan sebelumnya. Sementara Zahrul berusaha menutupi wajahnya menggunakan selembar map warna kuning.

Keduanya kemudian dikeler menuju mobil yang telah menunggunya di halaman kantor Kejari Praya. Untuk sementara, keduanya akan dititipkan di Rumah Tahanan Klas IIB Praya. ‘’Mereka akan ditahan selama 20 hari kedepan sembari melengkapi berkas kasus keduanya,’’ ungkap Kepala Kejari Praya, Fery Mupahir.

Menurutnya, penahanan kedua tersangka ini setelah melalui berbagai pertimbangan. Alasan objektifnya, para tersangka dikenakan dengan pasal dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sementara alasan subjektifnya karena para tersangka tidak berdomisili di Lombok Tengah, melainkan di luar daerah. “Untuk hari ini kita langsung melakukan penahanan karena para tersangka berdomisili di luar, sehingga ditakutkan nantinya akan mempersulit jalanya pemeriksaan. Untuk itu, kita ambil sikap untuk dilakukan penahanan demi lebih cepat proses pemberkasan maupun pemeriksaan-pemeriksaan nantinya,” beber Fery.

BACA JUGA :  Dijambret, PNS Kemenag NTB Terluka

Dijelaskan Fery, penahanan ini akan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 01/P.2.11/FD.1/12/2017 untuk tersangka Zahrul Ariadi. Sementara untuk tersangka Abdul Karim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 02/P.2.11/FD.1/12/2017.

Bagaimana dengan tersangka Lalu Marthadinata yang menjadi Direktur Utama PT LTB? Fery menegaskan, pihaknya akan segera melayangkan panggilan kedua terhadap Lalu Marthadinata. Jika panggilan kedua ini tetap tak diindahkan, maka pihaknya akan meminta bantuan Kejaksaan Tinggi Mataram atau Kejaksaan Agung, untuk melacak keberadaan tersangka. “Sementara ini kita belum mengetahui di mana tersangka yang satunya lagi yakni LM, dan akan kita lakukan pemanggilan kembali,” tegasnya.

Fery menambahkan, pihaknya akan segera melengkapi berkas kedua tersangka yang sudah ditahan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa juga akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka. Tak hanya itu, jaksa juga akan segera menyita barang bukti (BB) dan dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti dalam kasus itu.

Dengan demikian, maka berkas kasus kedua tersangka akan segara rampung. Karena targetnya, berkas kedua tersangka ini sudah harus masuk meja hakim bulan Januari 2018 mendatang. “Nantinya kita akan langsung melengkapi berkas perkara dan tahun depan mudahan bisa disidangkan,” tandasnya.

Tersangka Abdul Karim yang dikonfirmasi Radar Lombok berujar, tak percaya dengan status tersangka yang disandangnya sekarang ini. Padahal, dia sudah lama mengundurkan diri jauh sebelum perusda itu mulai beroperasi. “Saya tidak tau kenapa saya yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal saya sudah mengundurkan diri,’’ ujarnya di sela-sela istirahatnya sekitar pukul 15.30 Wita, kemarin.

DitimpaliAan Ramdan selaku pengacara tersangka Abdul Karim, kliennya akan terus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dia belum bisa memberikan kesimpulan apakah akan melakukan praperadilan atau tidak untuk saat ini. “Kami belum ada rencana untuk melakukan praperadilan dan buat saat ini kami masih berpedoman pada aturan hukum yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka,” timpalnya.

BACA JUGA :  Sindikat Curanmor Pringgabaya Berhasil Dibekuk

Aan juga menyayangkan sikap kejaksaan yang menetapkan klienya sebagai tersangka. Pasalnya direkturnya sendiri hingga saat ini belum kelihatan. “Kalau direktur sudah ada, pemeriksaan dan status direktur sudah jelas maka hasil dari hasil pemeriksaan direktur maka kami yang di bawahnya boleh dijadikan atau tidaknya sebagai tersangka. Tapi kalau sekarang belum layaklah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Praya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi perusda PT LTB. Ketiganya yakni Dirut Lalu Marthadinata, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Zahrul Arbaidi, dan Direktur Keuangan Abdul Karim. Namun, pihak kejaksaan belum bisa menahan Lalu Marthadinata karena mangkir dari panggilan. Ketiganya ditetapkan sebegai tersangka setelah dikeluarkannya hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Hasil pemeriksaan ini mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp 700 juta. (cr-met)