MATARAM – Kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) akan segera genap dua tahun.
Tepat 19 September 2018 lalu, Zul-Rohmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Memasuki dua tahun pimpin NTB, Zul-Rohmi akan menurunkan target-targetnya dalam membangun daerah. Hal itu tertuang dalam Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023. Kepala Bappeda Provinsi NTB, H Amry Rahman menyampaikan, revisi RPJMD dilakukan karena kebutuhan. “Ini dilakukan setelah dua tahun kurang sedikit pemerintahan Zul-Rohmi,” ucapnya.
Alasan utama melakukan revisi terhadap RPJMD, menurut Amry disebabkan adanya beberapa perubahan regulasi. Kemudian untuk menyesuaikan realita yang ada saat ini dengan target-target pembangunan daerah. Aturan-aturan yang dimaksud untuk menyesuaikan RPJMD Provinsi NTB dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. “Yang melatarbelakangi revisi tidak jauh berbeda dengan revisi RTRW,” katanya.
Hal penting lainnya yang menjadi penyebab utama revisi RPJMD, yaitu kondisi saat ini yang diprediksi target-target sebelumnya akan sulit tercapai. “Situasi dan kondisi saat ini seperti pandemi Covid-19, kita lihat kembali target yang ada dalam RPJMD. Karena anggaran juga berkurang terhadap program-program untuk capai target,” imbuh Amry.
Target apa saja yang berubah? Amry Rahman tidak secara rinci menjabarkannya. Namun disebutkan di antaranya target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, khususnya pada BAB V tentang Visi Misi Tujuan dan Sasaran, Zul-Rohmi telah memasang target untuk seluruh sektor pembangunan. “Visi Misi tetap. Tujuan sampai ujungnya dilakukan penyesuaian. Sasaran juga berubah,” ungkap Amry.
Misalnya saja, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang ditargetkan 4,5 sampai 5 persen pada tahun 2019. Kemudian tahun ini ditargetkan 5 sampai 5,5 persen, tahun 2021 ditargetkan 5,5-6,0 persen, tahun 2022 ditargetkan 6,0-6,5 persen dan tahun 2023 ditargetkan 6,5-7,0 persen.
Target tersebut diturunkan dalam revisi RPJMD. Pasalnya, Pemprov NTB menilai akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik di tengah pandemi Covid-19. “Pertumbuhan ekonomi, dulu kita pasang 4,5 hingga 5 persen, kondisi sekarang tidak bisa bertahan. Kita sudah lakukan review dan penyesuaian untuk pertumbuhan ekonomi 2020-2021. Kemudian target pengentasan kemiskinan juga dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Tahun 2020 ini, Zul-Rohmi menargetkan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 12,75 persen. Selanjutnya tahun 2021 menjadi 11,75 persen, tahun 2022 menjadi 10,75 persen dan di akhir masa jabatan tahun 2023 angka kemiskinan menurun menjadi 9,75 persen.
Target tersebut ditetapkan karena melihat angka kemiskinan nasional yang sudah satu digit. “Kan sudah tahu angka kemiskinan pada Maret tahun 2020 sebesar 13,97 persen, sebelumnya 13,88 persen. Kita analisis, sehingga ada penyesuaian,” ucap Amry.
Angka kemiskinan di Provinsi NTB memang masih tinggi. Dalam Revisi RPJMD, direncanakan targetnya menurun drastis menjadi 0,33 persen untuk tahun 2020 ini. “Target angka kemiskinan dikurangi tahun 2020-2021 yang hampir 1 persen per tahun, menjadi 0,33 persen untuk 2020. Itu berdasarkan analisis kita. Dibandingkan angka kemiskinan nasional, kita memang masih lebih tinggi,” katanya.
Selain pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, berbagai target lainnya juga diturunkan. Termasuk angka pengangguran yang telah ditargetkan menurun 3,26 persen tahun ini dilakukan penyesuaian.
Untuk diketahui, tahun 2020 ini Zul-Rohmi juga menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 4,4 juta orang dalam RPJMD. Target realisasi investasi sebesar Rp 16,8 triliun, dan lain-lain. “Intinya perubahan ini kita lakukan penyesuaian dengan sumber pembiayaan yang ada. Ada target yang meningkat dan menurun, tergantung variabel. Kalau dipaksa tetap, kita akan kesulitan sendiri untuk tahun-tahun berikutnya,” ujar Amry.
Terpisah, Ketua Pansus Raperda RPJMD DPRD NTB, Sambirang Ahmadi yang dimintai tanggapannya, tidak memberikan kritikan apapun terkait penurunan target tersebut. Semua yang dilakukan Pemprov NTB tentang target pembangunan dinilai sesuai realita saat ini.
Sambirang yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga tidak menyinggung adanya penurunan target pengentasan kemiskinan. “Iya tentu akan ada penyesuain indikator-indikator yang berimplikasi ke target-target pembangunan. Seperti target pertumbuhan ekonomi yang diturunkan, tentu karena adanya perlambatan ekonomi,” ucap Sambirang. (zwr)
