Dua Pejabat Utama BSI Jadi Tersangka KUR Porang dan Sapi

Elly Rahmawati (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menetapkan dua pejabat utama Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai tersangka dugaan korupsi penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani porang dan sapi di wilayah Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng).

“Terkait dana KUR salah satu bank plat merah, dalam proses penyidikan kami telah menetapkan dua tersangka, pada tanggal 22 Mei 2024,” ucap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Elly Rahmawati, Selasa (28/5).

Kedua tersangka berinisial SE dan WKI. Namun Elly tidak merinci jabatan yang diemban kedua tersangka bank plat merah tersebut, dan hanya memastikan kalau kedua tersangka merupakan pejabat utama. “(Kedua tersangka) pejabat utama di bank plat merah tersebut. Cabang yang berbeda,” katanya.

Penetapan SE dan WKI sebagai tersangka, setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan ratusan petani yang tercatat sebagai debitur. “Kami sudah memeriksa saksi ratusan orang. Karena memang debitur di Mataram itu sekitar ratusan orang, dan debitur di sapi ini juga ratusan. Kami langsung memeriksa debiturnya, sampai ke wilayah Loteng,” ujarnya.

Baca Juga :  Politisi Senior Ramai-ramai Daftar Balon DPD RI

Penyidik juga telah mengantongi perbuatan melawan hukum  dalam kasus penyaluran KUR untuk petani porang dan sapi yang berada di wilayah Lobar dan Loteng tersebut. “Di mana, ia (tersangka) melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pendistribusian dan penyaluran KUR tersebut. Ada yang fiktif (debitur) dan ada juga yang tidak,” sebutnya.

Dengan adanya penyelewengan tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara. Indikasinya kerugian negaranya di dua cabang tersebut sekitar Rp 21,3 miliar. Rinciannya Rp 8,3 miliar di satu cabang dan cabang lainnya ditaksir mencapai Rp 13 miliar.

Angka Rp 21,3 miliar tersebut hanya indikasi saja. Untuk nominal kerugian negaranya belum dipastikan. Kejati NTB masih menunggu hasil audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) NTB.

“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan auditor yaitu BPKP terkait dengan kerugian negara. Karena pasal yang kami tersangkakan adalah Pasal 2 dan 3, sehingga di situ ada unsur yang harus dipenuhi adalah unsur kerugian negara. Terkait dengan unsur itu (kerugian negara) kita berkoordinasi dengan intens, kami ekspose terus menerus, kami berikan data tersebut ke auditor di BPKP,” katanya.

Baca Juga :  Penertiban Sepeda di Gili Trawangan Kembali Diagendakan

Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan lain. “Tidak menutup kemungkinan dalam proses selanjutnya akan ada penambahan tersangka lain, itu nanti tergantung fakta yang kami temukan dalam penyidikan,” tandas Elly.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lombok, penyaluran dana KUR BSI yang diusut kejaksaan itu pada tahun 2021-2022. Sejumlah penyaluran dana diduga tidak sesuai dan penerima fiktif.

Salah satu yang diduga bermasalah ialah penyaluran dana kepada sejumlah kelompok tani porang di wilayah Lombok Barat (Lobar). Dananya mencapai Rp 13 miliar. (sid)

Komentar Anda