MATARAM – Kendati poling calon Sekda Kota Mataram bukan dikeluarkan oleh lembaga resmi, tetapi hasilnya tetap menyita perhatian pemerintah daerah setempat. Apalagi dua orang yang disebut-sebut sebagai calon kuat Sekda Kota Mataram, justru hasil polingnya cukup rendah dan sedikit dipilih oleh masyarakat. Keduanya adalah Asisten I Setda Kota Mataram yang menduduki peringkat kelima dengan hasil poling 78 suara atau 5,1 persen. Kemudian Asisten II Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri berada di peringkat enam dengan 65 suara atau 4,2 persen.
Posisi poling terbanyak masih dengan hari sebelumnya, namun pemilih bertambah banyak di situs pollingkita.com. Sampai Selasa siang (13/12), poling sudah menerima 1.538 suara. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa masih mendapat poling terbanyak dengan 503 suara atau 32,7 persen. Berikutnya di posisi kedua Inspektur Inspektorat, Baiq Nelly Kusumawati dengan 316 suara atau 20,5 persen. Selanjutnya Kasatpol pp, Irwan Rahadi di posisi ketiga dengan 265 suara atau 17,2 persen. Tempat keempat diduduki Kepala Dukcapil, H Amran M Amin dengan 237 suara atau 15,4 persen. Selanjutnya Lalu Martawang dengan 78 suara atau 5,1 persen di posisi kelima. Lalu Alwan Basri dengan raihan polling keenam dengan 65 suara atau 4,2 persen. Posisi ketujuh Kepala Dinas PUPR, Miftahurrahman dengan 39 suara atau 2,5 persen. Kepala Dinas Perkim, Nazarudin Fikri di posisi buncit dari 8 nama pejabat yang dibisa dipilih di poling tersebut dengan 35 suara atau 2,3 persen.
Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito menanggapi santai hasil poling tersebut karena dianggap tidak punya nilai apapun. ‘’Saya pikir itu (poling) tidak perlu ditanggapi dengan serius oleh teman-teman SKPD,’’ ujar Eko.
Dia mengatakan, mekanisme pemilihan jabatan sekda sudah jelas melalui proses lelang jabatan atau pansel dengan persyaratan tertentu. Sehingga hasil poling dari lembaga apapun tidak punya kekuatan untuk menentukan pemilihan sekda. ‘’Jadi bukan berdasarkan poling, tidak perlu khawatir itu teman-teman SKPD tentang itu,’’ katanya.
Posisi sekda dipastikan bukan jabatan politik. Pejabat yang dipilih dari hasil pansel adalah hak prerogratif kepala daerah. ‘’Nanti itu putusan Wali Kota Mataram tentunya,’’ imbuh dia.
Tentang poling yang disebut-sebut dibuat oleh salah satu calon sekda Kota Mataram tujuannya untuk mengukur peluang maupun elektabilitasnya. Eko mengaku tidak paham tentang indikasi tersebut. ‘’Saya tidak tahu. Untuk apa dia mengukur elektabilitas orang ini bukan jabatan politik,’’ terang Eko.
Jabatan Eko sebagai Sekda Kota Mataram berakhir April 2023 mendatang. Beberapa bulan sebelumnya, berhembus kencang tahapan pansel akan dimajukan sejak awal tahun 2023. Pansel disebut akan dilaksanakan sebelum Eko memasuki purna tugas alias pensiun. Alasannya karena jabatan sekda tidak boleh terlalu lama kosong dan harus diisi pejabat baru. ‘’Itu nanti terserah Pak Wali. Bisa saja prosesnya awal tahun. Bisa setelah saya pensiun, bisa semua sangat tergantung dari kepala daerah. Pansel itu kan nanti hanya sebentar, hanya sebulan,’’ jelasnya.
Kepala Diskominfo Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa yang sebelumnya akan menelusuri pembuat poling calon sekda mengaku kesulitan untuk menelusuri pembuat poling tersebut. ‘’Itu poling merupakan aplikasi umum yang setiap orang bisa bikin sehingga sulit melacak yang buat. Itu juga bukan poling resmi, jangan dianggap serius,’’ katanya. (gal)
