MATARAM – Sudah dua bulan, terhitung Desember 2021 hingga Januari 2022, gaji guru honorer yang mengajar di SMA sederajat belum dibayarkan gajinya oleh Dinas Pendidian dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
“Sampai hari ini, gaji kami melalui jasa jam mengajar (JJM) belum dibayar. Mulai Desember 2021 sampai Januari 2022,” ungkap salah satu guru honorer yang tidak ingin disebut namanya.
Menurutnya, dengan belum dibayarnya honornya itu tidak bisa membelikan kebutuhan rumah tangga. Mulai dari tidak bisa membeli anak pampers dan susu. Apalagi sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil.
‘Kita mengharapkan kepada pemerintah, agar gaji yang dua bulan belum dibayar itu bisa segera cair agar ada untuk membeli kebutuhan hidup keluarga,” harapnya.
Terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB H Abdurrosyidin mengatakan honor untuk guru dan tenaga administrasi untuk Januari 2022 masih dalam proses verifikasi data.
Karena guru honorer yang mengajar di SMA sederajat di NTB itu dibayar sesuai dengan penugasan jam mengajarnya. Tugas mengajar itu setiap awal semester diterbitkan oleh sekolah masing-masing. Sehingga setiap guru ang honorer dalam satu semester bisa saja berbeda jam mengajarnya. Contohnya, kalau di semester ganjil punya 20 jam mungkin di semester genap bisa saja 10 jam. Sehingga data jam mengajar inilah yang kemdudian diverifikasi oleh tim.
Menurutnya, dengan kondisi ini tidak bisa menggunakan data lama menjadi acuan. Sementara untuk JJM kekurangan tahun 2021 sudah diproses.
“Saya sudah mendapat informasi kalau kekurangan pembayaran Desember 2021 guru honorer maupun tenaga administrasi sudah ditransfer. Kalau untuk guru honorer hanya 1 bulan saja sedangkan untuk tenaga administrasi 4 bulan, mulai dari September, Oktober, November dan Desember 2021,” terangnya.
Untuk diketahui, jumlah guru honorer SMA sederajat sebagai penerima JJM di NTB mencapai 7.059 orang. Rinciannya, guru honorer SMA 3.830 orang, SMK 3.028 orang dan SLB 201 orang.
Sebelumnya, Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT) NTB Hendra Gunawan sempat melayangkan protes. Pasalnya, molornya pembayaran guru honorer ini sudah terjadi sejak 2019 lalu. Janji Dinas Dikbud NTB tidak sesuai dengan SK Gubernur yang mengatakan pembayaran JJM dilakukan setiap bulan, padahal semua data guru honorer lengkap.
”Tidak ada pembenahan, selalu seperti ini,” tutupnya. (adi)
