MATARAM – Persatuan Driver Online NTB melakukan aksi mogok massal, aksi mogok dilaksanakan dengan memarkirkan kendaraan mobil dan sepeda motor mereka di jalan Pejanggik depan pintu gerbang kantor Gubernur NTB, selasa (20/5).
Sebelum melakukan aksi parkir kendaraan di depan kantor gubernur, massa aksi terlebih dahulu datang ke kantor DPRD Provinsi NTB di jalan Udayana. Dalam kesempatan ini massa aksi melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka kepada anggota DPRD Provinsi NTB.
Kordinator Lapangan aksi Massa Rudi Santoso memaparkan, pemerintah provinsi NTB diharapkan bisa menekan aplikator. Kalau seandainya aplikator ini tidak bisa ditekan oleh pemerintah, maka tidak ada gunanya para driver online demo ke pemerintah.
“Kami minta agar DPRD NTB dan pemerintah memanggil pihak aplikator, beserta Dinas Perhubungan, dan kami sebagai driver,” pintanya.
Dalam orasinya, massa menyampaikan berbagai macam keluhan, terkait dengan berbagai kebijakan dari aplikator yang membuat para driver rugi terhadap kebijakan yang diterapkan.
“Tarif harus layak, bukan sekadar pengisi dompet perusahaan,” tegasnya.
Kemudian massa juga meminta agar perusahaan atau aplikator menghentikan tarif promo yang menghancurkan penghasilan.
“Promo besar penghasilan kecil. Siapa yang diuntungkan, tentu aplikator, kami hanya dapat lelahnya,” jelasnya.
Para ojol ini juga meminta agar diberikan perlindungan hukum untuk driver grabcar & ojek online.
“Kami bukan robot, kami manusia,kami butuh pengakuan hukum dan jaminan kerja,” tegasnya.
Massa aksi demo diterima oleh anggota Komisi V DPRD NTB H Patompo Adnan dan anggota lain, menjawab apa yang menjadi tuntutan massa, Patompo menyampaikan pihak DPRD NTB akan segera menjadwalkan rapat khusus dengan pemerintah dalam hal ini Gubernur, Dinas Perhubungan aplikator dan pihak driver.
“Segera akan kami jadwalkan, dalam waktu dekat kami akan undang-undang perwakilan para driver dan ojol,” katanya. (ami)
