DPW PAN Kirim Sebelas Nama ke DPP

DPW PAN Kirim Sebelas Nama ke DPP
TUNGGU DPP: PAN NTB sudah melayangkanusulan paket nama kandidat pasangan calon di Pilkada NTB dan masih dalam proses menunggu kejelasan. (Dok/Radar Lombok)

MATARAM—Tim Pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) NTB sudah mengirimkan sebelas nama bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur kepada DPP PAN di Jakarta.

“Sekarang proses sepenuhnya ada di DPP,” kata ketua tim Pilkada DPW PAN NTB, Syaiful Islam, Senin kemarin (19/6).

Adapun dari sebelas nama dimaksud, terdiri dari tujuh bacagub dan empat bacawagub. Untuk bacagub yakni, Ahyar Abduh, Lalu Rudi Irham Srigede, Ahmad Rusni, Farouk Muhammad, Muazzim Akbar, Sunardi Ayub dan Lalu Wildan. Sedangkan untuk bacawagub yakni, Morry Hanafi, Aris Muhammad, Subuhnuri dan Ahmad Qurais.

Menurutnya, kesebelas nama tersebut dinilai sudah memenuhi berkas persyaratan calon kepala daerah sebagaimana dipersyaratkan PAN dalam juklas dan juknis penjaringan calon kepala daerah di Pilkada. “Ini hasil penjaringan dilakukan tim Pilkada di DPW,” ucap mantan anggota DPRD Provinsi NTB tersebut.

Dijadwalkan pada awal Juli atau usai lebaran tim Pilkada DPW akan dipanggil tim Pilkada DPP terkait proses persiapan fit and propers test (uji kelayakan dan kepatutan, Red) terhadap bacagub dan bacawagub sudah disetorkan kepada DPP. Nantinya, kata Syaiful, tim Pilkada DPP akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon. Dengan uji kelayakan dan kepatutan tersebut diperoleh calon punya kualitas, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi.

Baca Juga :  Amin Pastikan Diri Ikut Pilkada NTB

Para bacagub dan bacawagub tersebut akan diminta juga komitmen untuk ikut membesarkan dan memajukan PAN andai mereka nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di kontestasi di Pilkada. “Sekaligus sebelas nama disetorkan tersebut disurvei tingkat elektabilitas dan popularitasnya,” sebutnya.

Ia menyatakan, nantinya PAN akan mendukung dan mengusung bacagub dan bacawagub yang memiliki tingkat elektabilitas, popularitas dan kans besar untuk memenangkan kontestasi di Pilkada NTB. Karena itu, ia meminta kepada para bacagub dan bacawagub terus melakukan kerja-kerja politik dan berupaya meraih simpati masyatakat pemilih.

Diharapkan hal tersebut akan berdampak positif terhadap tingkat elektabilitas dan popularitas yang dimiliki tersebut. “Makanya sekarang kita persilahkan bacagub dan bacawagub untuk terus mensosialisasikan diri,” imbuhnya.

Ia menambahkan, direncanakan keputusan DPP terhadap bacagub dan bacawagub diusung diputuskan dalam bentuk paket pasangan calon. Tak ditampiknya keputusan DPP dalam bentuk paket pasangan calon tidak terlepas dari hasil komunikasi dan penjajakan dengan parpol tergabung dalam koalisi poros tengah.

Menurutnya, hal itu akan menjadi acuan dan prosedur dilakukan DPP dalam memutuskan arah dukungan di Pilkada NTB. Ini karena PAN sadar tidak memiliki raihan kursi cukup untuk mengusung pasangan calon di Pilkada NTB.

Baca Juga :  Jokowi Ucapkan Selamat kepada Zulkiefli

Ditargetkan paling lambat akhir Agustus dipastikan DPP sudah menerbitkan SK dukungan paket pasangan calon gubernur dan wakilnya. Dikarenakan, September sudah mulai dilaksanakan tahapan pelaksanaan pilkada NTB oleh KPU.

Sementara itu, Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar menambahkan, sejauh ini parpol poros tengah seperti PAN, PKB, PPP, Hanura dan Gerindra masih solid. Komunikasi politik antar ketua DPW tetap terjalin. Begitu juga dengan masing-masing ketua DPW menjalin komunikasi calon yang mendaftar di partai tersebut kepada DPP masing-masing.

“Kami tegaskan, poros tengah akan memilih calon yang berpotensi untuk menang. Calon yang pasti menang,” tegasnya.

Disinggung tentang persiapan DPD PAN kabupaten kota, dikatakan  DPD kabupaten kota seperti Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat masih dalam tahap pendaftaran. DPW berharap kepada DPD untuk segera diplenokan di masing-masing daerah.

DPW PAN berharap pasangan calon yang akan direkomendasikan DPD agar pasangan tersebut berpotensi menang. “Hasil itu nanti yang akan kita serahkan ke DPP untuk kita minta SK rekomendasi atau persetujuan,” pungkasnya. (yan)

Komentar Anda