MATARAM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB mendukung sepenuhnya Suharso Monoarfa untuk kembali memimpin parpol berlambang Ka’bah pada Muktamar 2020.
Muktamar DPP PPP dipastikan akan digelar pada tanggal 19 – 20 Desember 2020 mendatang. ” PPP NTB sudah menyatakan dukungan ke Suharso Monoarfa,” kata Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri.
Diungkapkan, dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Bali, Sabtu (7/11) lalu, ada tiga DPW sudah menyatakan dukungan kepada Suharso Monarfa yakni, NTB, Bali dan NTT. Dukungan itu tidak terlepas dari hasil kesepakatan DPC kabupaten/kote se-NTB. Sehingga dipastikan PPP di NTB akan kompak dan solid untuk dukung dan memenangkan Menteri Bappenas itu di sebagai ketum PPP di Muktamar. ” Apa yang sudah disampaikan bukan keputusan yang diambil bukan semata-mata keputusan pribadi tapi juga dari DPC-DPC dan mengerucut ke Pak Suharso Monoarfa,” ucap anggota DPRD NTB tersebut.
Baginya, ada beberapa alasan membuat PPP di NTB sepakat dukung Suharso Monoarfa sebagai ketum di Muktamar. Diantaranya, Suharso Monarfa adalah tokoh senior PPP dinilai sukses menyelamatkan dan mempertahankan parpol kakbah itu di tengah hempasan badai politik dialaminya. Sehingga PPP tetap eksis dan mampu memenuhi ambang batas parlemen. ” Tentu ini situasi tidak mudah. Tetapi di bawah kepemimpinan Pak Suharso Monarfa PPP mampu melewati ujian politik tersebut,” terangnya.
Bahkan, pada pemilu 2019 untuk wilayah NTB, PPP mampu jadi pemenang pemilu ketiga. Itu adalah capaian terbaik diperoleh PPP pascareformasi. Dengan jadi peraih suara terbanyak ketiga, PPP menempatkan kader terbaik sebagai wakil ketua DPRD NTB.
Atas kondisi itu,tidak ada alasan untuk PPP NTB tidak mendukung kembali Suharso Monarfa sebagai ketum PPP. ” Ini membuat kita di NTB Insya Allah solid dukung Pak Suharso Monoarfa,” tandasnya.
Sejauh ini menurutnya, dua kader senior PPP sudah menyatakan diri siap maju mencalonkan diri sebagai ketum PPP di Muktamar yakni Suharso Monoarfa juga Menteri Bappenas dan Mardiano juga menjabat Wantimpres. Dalam Muktamar akan digelar 19 – 20 Desember, jumlah pemilik suara akan diperebutkan sebanyak 1227. Diantaranya, ketua dan sekretaris DPW, ketua dan sekretaris DPC kabupaten/kota dan fraksi PPP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. ” Baru dua kandidat ini sudah menyatakan diri siap maju,” imbuhnya.
Pihaknya berharap siapa terpilih di muktamar dicapai secara aklamasi. Dengan aklamasi ini bisa meminimalisir bahkan mencegah ada potensi konflik internal pascamuktamar. Karena dikhawatirkan jika pemilihan dilakukan voting akan menyisakan kekalahan di antara para kader bertarung di muktamar. Meski memang secara aturan voting dibenarkan sehingga berimbas kepada soliditas dan kekompakan internal PPP. ” Kita dari daerah dorong agar aklamasi siapa jadi ketum PPP di Muktamar. Ini semata-semata jaga soliditas partai,” pungkasnya.(yan)
