MATARAM–Sebanyak 16 Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (26/4/2021) pagi mengunjungi Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar).
Kunjungan kerja ini sendiri dimaksudkan untuk mengkaji informasi yang bisa dijadikan rujukan untuk membangun pariwisata yang berbasis desa di Sumba Tengah. “Selain info tentang membangun pariwisata berbasis desa, kami juga ingin tahu regulasi-regulasi apa yang telah dibuat pemerintah di sini (Lobar, red) untuk mendukung kepariwisataan. Karena di Sumba Tengah, jujur saja kami masih minim dengan regulasi yang mendukung kepariwisataan,” ungkap Agus Umbu Sorung yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumba Tengah itu, dalam rilis Dispar Lobar.
Diakui, daerahnya belum bisa maksimal dalam menjadikan suatu potensi menjadi sebuah objek wisata yang bisa dikunjungi banyak orang. “Kami punya potensi yang tidak kalah dari Sumba Barat, malahan wisatawan yang menuju ke Sumba Barat lebih banyak mainnya ke daerah kami. Tapi untuk membuat destinasi-destinasi di daerah kami itu bisa lebih dikenal luas itu masih belum maksimal,” terangnya.
Merespons hal itu, Kepala Dispar Lobar Saepul Akhkam memberikan satu contoh desa di Lobar yang perkembangan pariwisatanya dapat dikatakan sangat bagus. “Kami punya salah satu Desa Wisata di Kecamatan Narmada, namanya Desa Batu Kumbung. Desa ini berkembang dalam hal pariwisata desa, tapi uniknya intervensi dari pemerintah untuk kepariwisataan di desa ini bisa dikatakan hampir tidak ada. Hanya mengandalkan peran dari masyarakat, pemdes dan sedikit investasi dari dana desanya, namun kemudian mampu menjadi desa tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan,” ungkap Akhkam.
Ia juga memberikan contoh desa wisata lainnya yang mampu berkembang dengan memberdayakan peran masyarakat seperti Desa Suranadi, Desa Sedau, dan Desa Sesaot. Deda Sesaot sendiri lanjutnya, belum lama ini meraih sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Saat ini, lanjut Akhkam, pemerintah juga sedang mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa pariwisata itu bernilai secara ekonomi. Selain itu, pariwisata juga tidak akan bisa berjalan jika tanpa peran intens langsung dari masyarakat itu sendiri. “Di samping kami mempunyai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA), kami juga memiliki peraturan daerah tentang wisata berkelanjutan, yang di mana salah satu konsep dari wisata berkelanjutan itu adalah wisata yang berbasis masyarakat,” pungkas Akhkam. (RL)
