MATARAM – Kisruh anggaran untuk rekrutmen tenaga guru honorer telah menemukan solusi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB memastikan, seleksi ribuan guru honorer akan tetap digelar. Menurut pimpinan DPRD NTB, Mori Hanafi yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar), pengangkatan guru honorer dipastikan terlaksana. “Kita sepakat untuk anggarkan dan kondisi keuangan kita memang mampu kok untuk anggarkan,” ujarnya saat hearing pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB di gedung DPRD, Kamis kemarin (16/11).
Ditegaskan, persoalan payung hukum yang sempat dipertanyakan banggar sudah tuntas. Namun yang perlu menjadi perhatian, tentang kebutuhan dana konkrit untuk rekrutmen tenaga guru honorer tersebut. Mengingat, hingga saat ini hitungannya belum final dan mendetail. Akibatnya, hingga saat ini belum bisa dipastikan jumlah dana untuk pos tersebut. Usulan sebesar Rp 60 miliar belum bisa dipastikan apakah akan berkurang atau justru bertambah. “Yang jelas kita siap bantu. Nanti di tingkat komisi saja rincian anggarannya, karena harus dihitung dulu kalau soal angka,” katanya.
Berbicara angka, lanjutnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Mengingat, sektor pendidikan memiliki kebutuhan yang cukup banyak. Apalagi hingga saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas. “Anggaran untuk pendidikan kita 23 persen, tapi sampai sekarang masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas. Itu yang perlu dipikirkan juga, bukan hanya soal gaji guru,” tandasnya.
Anggota banggar Ruslan Turmuzi yang mengingatkan, tidak ada satupun wakil rakyat yang menolak rencana rekrutmen guru honorer. Namun yang ada, hanya mempertanyakan landasan hukumnya saja. Disampaikan, hingga saat ini belum dilakukan rekrutmen. Dengan begitu, maka belum jelas kebutuhan anggaran. “Tidak bisa kita anggarkan sesuatu yang belum jelas. Seharusnya rekrutmen dulu, baru bicara anggaran. Ini dasar hukumnya juga yang sempat kita pertanyakan. Karena kebutuhan juga kan tidak pernah dihitung mendetail. Jadi kita tidak tolak intinya, itu yang harus dipahami,” katanya.
Ketua PGRI Provinsi NTB, H Ali Rachim mengatakan, pihaknya saat ini memperjuangkan nasib guru honorer atau non PNS . Para guru tersebut membutuhkan pengakuan dari untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur sehingga nantinya akan mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Nomor Register Guru (NRG).
Ali Rachim sendiri sangat berterima kasih atas sikap anggota DPRD NTB yang mau membantu menyelamatkan nasib guru honorer. “Terimakasih atas dukungannya, guru honorer yang tatap muka 24 jam seminggu maupun kurang memang harus dibantu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga amanah Undang-Undang nomor 28 tahun 2017 yang menegaskan bahwa semua guru non PNS SMA/SMK dan juga SLB mendapatkan perhatian yang sama dengan guru-guru yang tatap muka 24 jam seminggu.
Selama ini, lanjutnya, Provinsi NTB mengalami kekurangan guru tingkat SMA/SMK dan SLB. Jumlah guru PNS hanya 7 ribu orang, sementara kebutuhan yang ada hampir mencapai 15 ribu orang. “Sumbangsih guru PNS dan non PNS itu sama. Jadi sudah seharusnya mendapatkan perhatian juga,” katanya.
Ditegaskan, terkait dasar hukum yang dipertanyakan, sudah jelas diatur dalam regulasi yang ada. Sebagai dasar pemberian jasa mengajar kepada guru melalui SK Gubernur NTB Nomor 784-538 tahun 2017 tentang pemberian jasa mengajar guru non PNS SMA/SMK/SLB.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 sebagai turunan UU nomor 43 tahun 2007 juga telah jelas diatur. “Tidak ada satu pasal pun yang melarang pemda untuk pengangkatan guru honor tetap daerah,” ucapnya. (zwr)
