MATARAM – Komisi I DPRD NTB Bidang Politik dan Pemerintahan mendukung langkah DPD RI yang merekomendasikan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk putra daerah sebagai Penjabat Gubernur NTB. “Saya kira ini langkah maju dan kami mendukung,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB Sirajuddin, kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (2/9).
Seperti diketahui, DPD merekomendasikan Lalu Niqman Zahir yang kini menjabat Deputi Bidang Administrasi Sekretariat DPD RI sebagai Penjabat Gubernur NTB. Diungkapkan Sirajuddin, pihaknya sangat mendukung jika Penjabat Gubernur NTB dipegang oleh putra daerah.
Tetapi siapapun nanti, yang ditunjuk Mendagri sebagai penjabat, tentu sesuai dengan regulasi terbaru diterbitkan oleh Mendagri, di mana DPRD provinsi diberikan kewenangan untuk merekomendasikan penjabat kepada Mendagri. “Tentu kami juga ingin merekomendasikan putra daerah sebagai Penjabat Gubernur NTB,” tandas Anggota DPRD NTB Dapil Bima, Kota Bima dan Dompu tersebut.
Dan siapa pun nanti putra daerah yang direkomendasikan DPRD NTB tersebut, itu sangat tergantung dari kesepakatan di internal, sehingga sangat terbuka kemungkinan mereka yang direkomendasikan adalah birokrat yang berkarir di daerah maupun di kementerian.
Menurutnya, banyak putra daerah asal NTB yang memiliki karir cemerlang di kementerian. Keberadaan mereka itu sangat berpeluang direkomendasikan sebagai Penjabat Gubernur NTB. “Tentu nanti kita inventarisasi dan telaah terhadap para putra daerah tersebut,” paparnya.
Ia menilai, masa jabatan Penjabat Gubernur NTB akan berlangsung setahun lebih per September 2023, sehingga sangat dibutuhkan penjabat yang betul-betuk memahami situasi, kondisi, karakteristik sosial dan budaya, serta birokrasi di daerah.
Sementara itu, Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid menilai, terkesan ada tendensi lembaga dengan DPD RI merekomendasikan putra daerah berasal dari kalangan birokrat karir di lembaga DPD RI.
Menurutnya, banyak putra daerah yang memiliki karir moncer di kementerian dan lembaga negara di tingkat pusat. Mereka sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai Penjabat Gubernur NTB.
Semestinya, kata dia, DPD RI menginventarisir putra daerah yang punya rekam jejak karir cemerlang, sehingga akan banyak pilihan. “Tapi memang penunjukan penjabat gubernur menjadi hak prerogatif Mendagri,” lugasnya. (yan)
