GIRI MENANG – Kalangan DPRD Lombok Barat mempertanyakan pengelolaan dana BLUD di dua rumah sakit milik daerah. Lantaran rumah sakit tersebut kerap berutang dengan alasan untuk menutupi biaya operasional akibat premi klaim pelayanan belum dibayarkan BPJS Kesehatan dan alasan lainnya.
Wakil Ketua Komisi IV Syamsuriyansyah menegaskan bahwa pihaknya telah meminta petunjuk dari pimpinan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BLUD dan ketua DPRD pun mendukung, sepanjang itu untuk kebaikan daerah.” Kami akan coba koordinasi dengan Komisi II untuk sama-sama pengawasan pemakaian anggaran BLUD, jadi mana ada sejarah rumah sakit berutang,” paparnya.
Padahal kalau dilihat dari penghasilan BLUD mencapai angka Rp 118 miliar untuk RSUD Tripat dan RS Awet Muda Narmada Rp 37 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 150 miliar lebih. Dengan besarnya pendapatan yang diterima ini, justru RSUD ini berutang. Sehingga di sinilah dimana letak persoalan yang terjadi.” Dari sisi penghasilan PAD besar, tetapi ada utang ini di mana persoalannya,” ungkap politisi Perindo ini.
Terkait penggunaan anggaran inipun harus hati-hati, karena Inspektorat yang turun mengecek. Sehingga jika nanti ada temuan, pihaknya bisa melakukan klarifikasi. “Yang pasti kami akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BLUD,” kata dia.
Karena setelah mengetahui bahwa RSUD berutang, maka secara akal sehat ini patut dipertanyakan. Sementara dari pihak BPJS Kesehatan sendiri memberikan uang muka tanpa melakukan pelayanan. “ Itu rumah sakit boleh minta uang muka pembayaran BPJS. Makanya tidak ada dasarnya mereka berutang,” ungkapnya.
Karena itu hal ini yang perlu diawasi untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak terulang lagi. Dalam hal itu Komisi IV juga memiliki kewenangan. Kendati memang dari sisi sektor pendapatan ada di Komisi II. “Karena itu kami perlu bersama-sama dengan Komisi II,” imbuhnya.
Sebelumnya Bupati dan WabupsSidak ke RSUD Tripat. Bupati mengecek sejumlah layanan di RSUD. Bupati LAZ tegas mengingatkan agar jangan sampai rumah sakit dikelola dengan manajmen dan pelayanan yang tidak optimal.
Karena RSUD adalah layanan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat di bidang kesehatan. Sehingga ia meminta agar tata kelola dan pelayanan RSUD Tripat harus dikelola dengan maksimal dan prima agar masyarakat tidak mengeluh terkait pelayanan. ” Jangan sampai masyarakat mengeluh terkait pelayanan. Saya minta dengan tegas agar layani masyarakat dengan baik dan prima agar masyarakat nyaman dan terlayani dengan baik,” ungkapnya.
Bupati LAZ juga mengingatkan agar tata kelola atau manajemen RSUD harus benar benar profesional agar tidak terjadi masalah dan penyimpangan. Ia meminta agar manajemen RSUD Tripat harus taat aturan dan jangan mengambil langkah langkah yang tidak sesuai dengan aturan.
Ia meminta tata kelola RSUD dilakukan sesuai SOP dan profesional sehingga tidak ada lagi keluhan keluhan dari masyarakat.” Kami bersama Ibu Wabup ingin agar RSUD ini profesional dalam melayani dan tata kelola sehingga masyarakat terlayani dengan puas dan tidak lagi mengeluhkan hal hal yang terkait pelayanan,” terangnya.
Sementara itu Direktur Utama RSUD Tripat dr. Suryadi mengatakan pihaknya bersama manajemen menyambut baik Sidak ini. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan di RSUD. Ia juga menjelaskan bahwa RSUD Tripat telah memiliki sejumlah layanan berupa layanan untuk penyakit kanker, stroke, kesehatan ibu dan anak serta pengadaan alat kesehata berupa CT Scan dan fasilitas lainnya. Hal tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. “Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wabup. Semoga kami dapat memberikan pelayanan lebih maksimal lagi,” ungkapnya.(ami)
