MATARAM — DPRD NTB menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembayaran hosting fee Rp 231,29 miliar, untuk event MotoGP ditanggung oleh pemerintah daerah (Pemda) NTB. Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengingat kemampuan fiskal daerah yang saat ini tidak memungkinkan untuk membiayai hosting fee dimaksud. Terlebih tahun ini ada pembiayaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang cukup menguras anggaran daerah.
“Sebaiknya pembayaran hosting fee itu ditanggung oleh pemerintah pusat saja. Jika gubernur memang tidak memiliki anggaran, kita ikuti saja apa yang ada. Yang lebih tahu tentang kondisi keuangan daerah adalah gubernur,” ujar Isvie, kemarin.
Meskipun event MotoGP memberikan dampak positif bagi promosi wisata NTB, Isvie menekankan bahwa kontribusi dari PAD yang diperoleh dari kegiatan tersebut, sangat kecil. Karena itu, ia menyarankan agar model pembiayaan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana daerah tidak perlu memberikan kontribusi.
Isvie juga menyoroti banyaknya kewajiban daerah yang harus dibiayai dari APBD, sehingga pembayaran hosting fee dianggap tidak realistis dalam kondisi fiskal saat ini. “Kita semua tahu kondisi daerah kita,” tambahnya.
Walaupun ada dorongan agar Pemda untuk mandiri dalam pengelolaan event di Sirkuit Mandalika, Isvie menilai bahwa saat ini daerah belum siap. Namun ia optimis dalam beberapa tahun ke depan, NTB akan dapat lebih mandiri. “Insyaallah tahun ini daerah bisa menyelesaikan utang-utangnya, sehingga tahun depan bisa lebih longgar. Kita berharap bisa secepatnya tahun depan,” ujar Isvie.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menyatakan bahwa kebutuhan hosting fee sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Pada event MotoGP pertama di NTB, hosting fee ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sementara untuk event kedua pada tahun 2022 juga didukung oleh pusat. Namun hingga saat ini, rincian pembagian biaya hosting fee antara pemerintah pusat dan daerah belum ada kejelasan.
Pemda di kabupaten/kota mungkin akan diminta ikut membayar. Tetapi secara rincinya belum ada kejelasan mengenai persentase dan lainnya. Pemda perlu melihat apakah fiskal daerah mampu atau tidak. Pemerintah memiliki prioritas bagi masyarakat yang lebih banyak. “Kita harus lihat asas manfaat bagi masyarakat. Yang penting harus berjalan karena dampaknya bagi kita semua,” ujar Hassanudin.
Meskipun ada permasalahan terkait hosting fee, Hassanudin menegaskan bahwa event MotoGP tetap harus berjalan, karena dampaknya sangat signifikan bagi daerah. “Ini adalah ikon kita, MotoGP harus sukses,” tegasnya.
Mengenai dampak ekonomi, Hassanudin optimis bahwa data yang ada menunjukkan dampak positif bagi kemajuan daerah. Karena itu, event MotoGP harus tetap dilaksanakan dan diekspos secara maksimal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. “Dari data yang ada, memberikan dampak positif demi kemajuan daerah. Makanya dampaknya kepada kita ini ekspose,” pintanya.
Asisten III setda NTB Wirawan Ahmad menambahkan bahwa Pemprov saat ini terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, terkait pembayaran hosting fee untuk MotoGP. Pemprov meyakini bahwa pusat memahami bagaimana kondisi fiskal daerah, mengingat Kemendagri sendiri yang melakukan evaluasi terhadap APBD NTB. “Jadi sekarang dalam tahap koordinasi. Pemerintah pusat tahu pasti permasalahan yang dialami provinsi dan kabupaten/kota. Karena baik APBD murni atau perubahan selalu dievaluasi pusat,” ucapnya. (rat)
