MATARAM – Penanganan Covid-19 bukan hanya tentang kesehatan tapi juga sektor perekonomian. Sudah banyak anggaran digelontorkan untuk pemulihan ekonomi.
Di Provinsi NTB, salah satunya melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Program tersebut disalurkan dengan menggunakan produk lokal. Namun diduga telah terjadi praktik korupsi. “Kami minta DPRD NTB untuk segera membentuk Pansus (panitia khusus, red). Dewan itu fungsinya mengawasi, bukan bekerja di bawah ketiak eksekutif,” ujar Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB, Muhyiddin saat hearing di ruang Komisi V DPRD NTB, Senin siang (6/7).
Para pengurus KSPN NTB datang ke gedung DPRD membawa data berbagai masalah dalam penyaluran Sembilan bahan pokok (Sembako) JPS Gemilang tahap I. Masalah-masalah tersebut, sebagian bisa menimbulkan kerugian negara (daerah).
Menurut Muhyi, beberapa DPRD kabupaten/kota sudah membentuk Pansus. Namun DPRD Provinsi justru terlihat santai-santai saja dalam melakukan pengawasan. Padahal, anggaran yang dihabiskan Pemerintah Provinsi NTB jauh lebih besar.
Banyak masalah yang harus diselesaikan sehingga membutuhkan Pansus DPRD. KSPN sendiri mengklaim telah melakukan investigasi secara mendalam atas berbagai praktik haram yang merugikan daerah itu. “Gubernur mau berdayakan UKM, tapi UKM mana? Nyatanya banyak juga produk dari luar daerah. Kemana rakyat mengadu kalau tidak ke DPRD? Apa harus ke langit, bulan atau ke matahari ? Jadi, DPRD harus bentuk Pansus Covid-19, kawal anggaran. Karena kabupaten juga melakukan itu,” katanya.
Ketua KSPN NTB, Lalu Iswan Mulyadi memaparkan beberapa permasalahan yang ada. Terutama dugaan adanya praktik yang menguntungkan oknum-oknum tertentu. Misalnya saja dalam pengadaan beras. PT Gerbang NTB Emas (GNE) diberikan anggaran sekitar Rp 11 miliar untuk 105.000 paket. “Itu memang banyak yang terlibat, seperti CV Surakarta, UD Sumber Agung, UD Tiga Bersaudara, dan lain-lain. Tapi masalah anggarannya perlu diperjelas,” ucap Iswan Mulyadi.
Belum lagi masalah pengadaan telur. Semuanya diduga menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan perhitungan KSPN, pengadaan yang dilakukan oleh PT GNE saja ada selisih sekitar Rp 3,6 miliar. “JPS Gemilang tahap I memang benar sudah berlalu. Tapi masalah ini tidak boleh dibiarkan. Ada selisih Rp 3,6 miliar, dimana dan kemana sisa uang itu? Kalau ini dibiarkan, bangkrut kita,” ujarnya.
Dituturkan, PT GNE membeli beras ke Bulog. Sedangkan Bulog membeli dari beberapa CV dan UD. Selanjutnya PT GNE menjual kembali ke Dinas. “Kalau telur, mereka beli dari UD Shinta dan didatangkan juga dari luar daerah. Pokoknya total anggaran untuk pembelian beras dan telur itu Rp 14,1 miliar. Kami menduga terjadi mark up anggaran dan korupsi dalam pembelian beras,” tegas Iswan Mulyadi.
KSPN sendiri menyuarakan masalah tersebut sejak lama. Bahkan sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Namun, KSPN ragu APH akan serius mengusut berbagai dugaan praktik yang menguntungkan oknum-oknum tertentu itu.
Oleh karenanya, dibutuhkan Pansus DPRD untuk memperkuat pengawalan kasus tersebut. “Tahap kedua kita harapkan ada perubahan, tapi tidak benar. Pengadaan Teri saja dari Makassar. Belum lagi bicara harga. Kami datang kesini bukan sekedar omong kosong, tapi sudah melakukan investigasi langsung,” tegasnya.
Hearing KSPN di komisi V DPRD diterima oleh para pimpinan komisi dan anggota. Suasana hearing sempat memanas karena adanya tindakan gebrak meja yang dilakukan pengurus KSPN. Hearing tersebut dipimpin Wakil ketua Komisi V DPRD Lalu Wirajaya. Hadir juga Sekretaris komisi TGH Patompo bersama anggotanya seperti Akhdiansyah, Lalu Sudiartawan, Bohari Muslim, Junaidi Arif dan lain-lain.
Anggota Komisi V DPRD, Lalu Sudiartawan menegaskan, dari awal dirinya secara pribadi sudah mengusulkan untuk membentuk Pansus Covid-19. Namun terkendala data dan fakta di lapangan. “Dari awal saya sudah usulkan agar ada Pansus Covid-19. Tapi bahan kita belum cukup ke arah sana. Sekarang, sampaikan secara tertulis seperti apa data yang dimiliki,” ujarnya memberikan tanggapan.
Hal yang sama disampaikan anggota lainnya Akhdiansyah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, data sangat penting apabila berbicara tentang dugaan permainan dalam program JPS Gemilang.
Selama ini, DPRD sendiri sudah sering mendengar adanya indikasi permainan. Namun semua itu baru sebatas isu. Dibutuhkan data yang valid agar DPRD bisa bergerak lantang. Apalagi penegak hukum juga sudah mengusut kasus tersebut. “Silahkan bantu kami dengan data, sehingga jelas kemana arah kita nantinya. Komisi V juga sudah sering melakukan RDP dengan Dinas-dinas yang berkaitan dengan JPS Gemilang,” ucap Akhdiansyah. (zwr)
