DPR Sarankan Razia TKA Ilegal Menyeluruh

ILUSTRASI TENAGA KERJA ASING

JAKARTA – Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengatasi maraknya kasus buruh asing ilegal terus menguat.

Merespons keresahan publik, kalangan DPR menyarankan pemerintah mengambil kebijakan menyeluruh agar semua daerah bisa melakukan pemberantasan.

Dorongan itu disampaikan anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik kemarin. Menurut Erma, pemerintah melalui institusinya harus bisa menyelesaikan masalah itu di semua daerah. ’’Harus ada razia besar-besaran yang melibatkan imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan,’’ katanya.

Menurut Erma, langkah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangkap 76 warga asal Tiongkok yang menjadi pekerja seks komersial di Jakarta patut diapresiasi. Namun, masih banyak temuan lain terkait dengan TKA ilegal yang memerlukan tindakan sama di berbagai daerah. ’’Akan lebih efektif lagi jika mengamankan TKA ilegal di wilayah lain di Indonesia,’’ ujar Erma.

Dia sepakat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan usulan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa. Namun, langkah pro justicia juga harus dikedepankan. Termasuk memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal. ’’Kalau problem overstay, perusahaan jelas harus tanggung jawab. Tapi, kalau datang dengan visa turis, kan jadi seperti perjalanan personal. Tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban,’’ urai legislator Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua Komisi IX Saleh Daulay juga mengapresiasi kerja keras Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi di Jakarta maupun sejumlah daerah yang mampu meningkatkan pengawasan. Langkah itu mampu menunjukkan kepada WNA yang hendak menyalahgunakan bebas visa masuk ke Indonesia bahwa ruang geraknya semakin terbatas. ’’Langkah ini perlu didukung lembaga pemerintah lain,’’ kata Saleh.

Saleh menyatakan, Ditjen Imigrasi tentu akan mengalami kesulitan jika bekerja sendiri. Menurut dia, perlu dilibatkan kementerian lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, kepolisian, BIN, dan Bais TNI. ’’Dengan kerja sama dan sinergi itu, pengawasannya bisa lebih holistik dan komprehensif,’’ ujarnya. (bay/c19/fat)