DPR RI Desak Percepat Vaksinasi di NTB

EVALUASI : Komisi IX DPR RI bersama tim Kementerian Kesehatan RI saat melakukan kunjungan Evaluasi Pengawasan vaksinasi NTB di RUU kantor gubernur, Kamis (9/9). (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Capian vaksinasi Covid-19 di NTB yang masih rendah menjadi atensi pemerintah pusat. Terlebih Komisi IX DPR RI yang melakukan pengawasan distribusi vaksin kesemua daerah Indonesia, termasuk ke NTB memberikan perhatian serius terhadap rendahnya capaian vaksinasi di wilayah NTB yang masih jauh dari target.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengakatan, sesuai informasi yang diterima bahwa vaksinasi di NTB masih belum terlalu tinggi. Dari target yang harus dicapai sebanyak 70 persen dari jumlah sasaran untuk bisa menyelenggaran event internasional di KEK Mandalika, seperti gelaran World Superbike pada November mendatang dan MotoGP pada Maret 2021. “Oleh karena itu kami hadir di sini dengan harapan bisa membantu Pak Gubernur dan Provinsi NTB untuk bisa mempercepat vaksinasi di NTB,” desak Charles selaku ketua tim kunker spesifik Komisi IX DPR RI bersama tim Kementerian Kesehatan RI terkait evaluasi pengawasan vaksinasi NTB, Kamis (9/9).

Charles juga menyampaikan, kondisi pendemi Covid-19 di Indonesia cenderung membaik dibandingkan kondisi satu bulan lalu. Ada penurunan kasus baru dengan positif rate yang terus membaik. “Tentu kami mengajak kita semua bersyukur dengan penurunan kasus ini dan terus menjaga agar pandemi terus terkendali,” ajaknya.

Namun perlu diketahui, seiring dengan penurunan kasus nasional pihaknya masih melihat kasus kematian harian yang masih tinggi. Misalnya tanggal 8 september 2021 kemarin, jumlah kasus kematian baru mencapai 626 orang. Sehingga total kematian Covid-19 mencapai 137.782 orang di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi vaksin dari Kementerian Kesehatan, kata Charles, dari total kasus kematian di Indonesia tersebut, ada 90 persen belum mendapatkan vaksinasi Covid-19. “Oleh karena itu komisi XI DPR RI mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk melakukan upaya melakukan program vaksinasi sebagai salah satu cara mendalika pendemi selain pelaksanaan protokol kesehatan,” katanya.

Ia juga menyebutkan, per tanggal 8 September 2021 kemarin, program vaksinasi secara nasional sudah menjangkau lebih dari 69 juta orang yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis dan hampir 40 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Namun dengan total target 208,2 juta yang harus tervaksin di Indonesia masih ada sekitar 139 juta masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama. Selain suplai vaksin yang terbatas permasalahan distribusi diberbagai daerah harus terus dibenahi agar akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin tidak terkendala. “Untuk itu kami komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja pesifik ke NTB untuk melakukan pungsi pengawasan atas pelaksanaan distribusi vaksin dan mencari solusi bersama jika ada kendala,” katanya.

BACA JUGA :  Tiga Tahun Sukiman-Rumaksi Pimpin Lombok Timur, Toreh Prestasi Tingkat Nasional hingga Internasional

Sementara cakupan vaksinasi di NTB, kata Charles tentu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan percepatan vaksinasi terlebih akan diselenggarakan event Internasional di KEK Mandalika dalam waktu dekat. Tapi capaian vaksinasi hingga sekarang untuk dosis pertama baru mencapai sekitar 17,54 persen. Cakupan vaksin dosis kedua sebesar 9,11 persen.

Sedangkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi NTB capain vaksinasi di NTB per 8 September 2021 untuk dosis pertama mencapai 740,191 orang atau 18,93 persen (dari jumlah sasaran), dosis kedua baru mencapai 399,731 orang atau 10,22 persen. Jumlah total sasaran yang akan divaksinasi di NTB sebanyak 3.910.638 orang. “Pada pertemuan hari ini (Kamis, red) kami berharap membatu upaya apa yang kita lakukan bersama sehingga cakupan vaksinasi ini bisa segara meningkat. Agar target 70 persen bisa segara tercapai sebelum bulan November,” harapnya.

Oleh sebab itu, Komisi XI DPR RI hadir ke NTB untuk memastikan apa kendala yang dihadapi Pemprov NTB sehingga cakupan vaksinasi yang masih rendah dari target hingga sekarang. “Jadi apa sih kendala yang dihadapi sehingga cakupan vaksinasi di NTB masih sepertinya belum tinggi (rendah). Apakah stok (vaksin) yang susah atau distribusinya tidak berjalan baik sehingga kami datang untuk memastikan,” terangnya.

Rendahnya capaian vaksin di NTB menjadi perhatian serius Komisi XI DPR RI untuk bersama-sama mempercapat capaian vaksinasi. Terlebih dengan akan diselenggarakan event Internasional pada November mendatang. “Ya, tentu menjadi perhatian kita, untuk bersama-sama bergotong royong melakukan percepatan upaya vaksinasi. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun daerah tidak bisa bergerak sendiri harus ada gotong royong upaya bersama baik oleh legislatif, eksekutif maupun berbagai elmen masyarakat untuk bersama-sama berupaya percapatan vaksinasi,” ujar anggota Fraksi PDIP ini.

BACA JUGA :  Premium Dihapus, Pertamina Kini Pangkas Pasokan Pertalite

Charles juga kembali menekankan, agar Pemprov NTB melakukan upaya-upaya strategis dalam mempercepat capian vaksinasi semua wilayah di NTB. Mengingat gelaran event internasional masih menyisahkan waktu tinggal dua bulan. Maka vaksinasi juga harus dilakukan diluar Kota Mataram. “Ya harus mempercepat vaksinasi di daerah-daerah di luar Kota Mataram kalau kita lihat data Mataram angka vaksinasinya sudah lumayan diatas 65 persen. Tetapi daerah lain seperti Bima, Lombok Tengah tadi saya lihat masih masih anggak rendah,” sarannya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, untuk menyukseskan berbagai event internasional di NTB seperti World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika tentu dengan mempercepat program vaksinasi yang ditargetkan harus mencapai 70 persen. “Percepat vaksinasi merupakan fokus NTB saat ini. Kami mengapresiasi komisi IX DPR RI yang mendukung mempercepat vaksinasi di NTB,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr H Lalu Hamzi Fikri mengatakan, dengan rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di NTB maka pihaknya akan meningkatkan cakupan vaksinasi yang dilakukan fasilitas kesehatan (faskes). “Intinya cakupan vaksinasi faskes harus kita naikkan,” katanya.

Apalagi dengan distribusi vaksinasi yang sudah mulai stabil, sambung Hamzi, baik vaksin reguler maupun non reguler seperti misalnya yang dibawa oleh Komisi XI DPR RI dapat digunakan untuk mempercepat cakupan vaksinasi di NTB. “Ini juga mempercapat dengan banyaknya vaksin yang masuk ke NTB. Intinya NTB tidak usah pilih-pilih jenis vaksin sekarang, ada datang langsung diserap,” sambungnya.

Karena dengan waktu yang tersisi, kata Fikir bagaimana pihaknya sekarang untuk melakukan percepatan penyerapan vaksin di lapangan. Terutama diprioritaskan yang berada diwilayah Mandalika. “Tadi sudah ada satu juta (vaksin). Mudah-mudahan ini kita percepat di Lombok Tangah,” tandasnya. (sal)