DPR RI Dapil Sumsel I akan Adopsi Wisata Halal NTB

Wisata Halal NTB
DIALOG: Anggota Komisi X DPR RI Dapil Provinsi Sumsel I, H. Mustafa Kamal, SS (berdiri), ketika dialog dengan para pemangku kebijakan Provinsi NTB di Dispar NTB, Jumat (29/6), dan bertekat mengadopsi keberhasilan wisata halal di NTB untuk dikembangkan di Sumsel. (SIGIT SETYO/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan brand wisata halal untuk menarik minat kunjungan para wisatawan ke daerah berjuluk “Pulau Seribu Masjid”, ternyata banyak mendapat apresiasi. Tak terkecuali anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) I, H. Mustafa Kamal, SS, juga tak sanggup menutupi kekagumannya terhadap capaian yang telah diraih Provinsi NTB ini.

BACA JUGA: Brand Wisata Halal Pada Pendakian Rinjani Jauh dari Harapan

Mustafa dari Fraksi PKS ini sangat mengapresiasi apa yang telah diraih NTB dalam bidang kepariwisataan. Dimana dengan branding wisata halalnya, ternyata mampu menarik minat banyak para wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hebatnya lagi, Provinsi NTB menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang wisata halal.

Baca Juga :  Bunga Krisan Pendukung Wisata Sembalun

“Saya tidak malu-malu, sekaligus ijin akan saya contek (tiru, red) habis-habisan program wisata halal di NTB ini untuk kemudian saya terapkan di daerah pemilihan saya, Sumsel. Apalagi kalau saya lihat di NTB ini masyarakatnya, termasuk potensinya juga tidak jauh berbeda dengan Sumsel,” tegas Mustafa, ketika dialog dengan para pemangku kebijakan di NTB, dalam kunjungan kerja rombongan Komisi X DPR RI ke Dinas Pariwisata NTB, Jumat (29/6) kemarin.

Baca Juga :  Syarat PCR untuk Wisatawan Diminta Dihapus

Kesempatan itu, Mustafa juga mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB, untuk tetap memfokuskan pembangunan di bidang pertanian dalam arti yang luas, selain pariwisata. Mengingat kultur masyarakat di Indonesia, tak terkecuali NTB, mayoritas adalah petani.

Komentar Anda
1
2
3