DPD Terus Dorong Proporsi Anggaran Lebih Besar ke Daerah

SOSIALISASI: Sosialisasi empat pilar kebangsaan dilaksanakan Wakil ketua DPD RI dapil NTB, Farouk Muhammad (Ahmad Yani/Radar Lombok)

PRAYA— Wakil Ketua DPD RI dapil Provinsi NTB, Farouk Muhammad menegaskan komitmen DPD dalam mendorong pembangunan di daerah. Di antarannya dengan cara melakukan penguatan dari sisi politik (kebijakan) desentralisasi, memperjuangkan penguatan kualitas kepememimpinan daerah dan mendorong keberpihakan anggaran negara bagi daerah dengan pembagian porsi anggaran yang lebih besar dan proporsional untuk daerah.

Menurutnya, struktur anggaran yang baik adalah harus lebih banyak pada daerah. Maka dari itu porsi transfer ke daerah dan dana desa harus diperbesar.

“Sebagai wujud Indonesia sudah melaksanakan desentralisasinya dengan baik,” katanya, dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan dilangsungkan di Lombok Tengah, ┬ákemarin.

Farouk mengatakan, banyak daerah pembangunan secara umum belum menampakkan kemajuan yang berarti dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Hanya sebagian kecil daerah yang mampu menunjukkan kinerja pembangunan yang diharapkan.

Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, kualitas kepemimpinan daerah, dan kedua, porsi anggaran negara yang terfokus pada pusat, tidak atau belum berpihak pada daerah.

” Sebab itu, DPD pun terus mendorong proporsi anggaran lebih besar lagi bagi daerah” ucap mantan kapolda NTB tersebut.

Terkait kualitas kepemimpinan daerah, Farouk mengakui dengan jujur tidak atau belum banyak kepala daerah yang memiliki kualifikasi pemimpin yang mempu menggerakkan pembangunan daerah dengan visi, inovasi, dan kreativitas. Kualitas pemimpin daerah tentu tidak dapat dipisahkan dari proses sejak penjaringan (seleksi) bakal calon, pencalonan, hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung melalui pilkada.

“Kita menemukan fenomena memprihantikan dalam proses pilkada karena terjadi banyak sekali permasalahan, mengingat dalam kompetisi Pilkada pemilihan pemimpin daerah hanya berbasia kepada calon yang lebih menonjolkan sisi popularitas dan modalitas (uang) daripada kapabilitas dan kualitas, intrik politik dalam proses pencalonan, berbagai kecurangan dalam proses pemilihan mulai darimoney politics, politisasi birokrasi, dan lain sebagainya,” sesalnya.

Mantan Gubernur PTIK ini menjelaskan problematika lainnya berkenaan dengan pembangunan daerah adalah kecilnya porsi anggaran untuk daerah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perspektif pembangunan atau penggaran negara yang sentralistis, sehingga angaran negara berfokus di pusat.

Padahal inti pembangunan nasional adalah pembangunan yang merata ke seluruh daerah dan oleh karenanya pembangunan daerah merupakan tulang punggung pembangunan nasional.

“Jika kita telisik lebih dalam problem sentralisasi anggaran sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan.Sistem kepartaian yang majemuk (tidak sederhana) menghasilkan jumlah partai politik yang banyak dan berkorelasi pada kontestasi dalam meraih posisi dan jabatan publik, pungkasnya.(yan)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid