MATARAM–Rombongan DPD Partai Demokrat NTB menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum ke Mahkamah Agung (MA) lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Jumat (12/11/2021).
Penyerahan surat ini menyusul kekalahan Moeldoko merebut Partai Demokrat di tingkatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Rombongan DPD Partai Demokrat NTB dipimpin langsung Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri didampingi pengurus lainnya. Kedatangan mereka diterima langsung Humas PTUN Mataram, Reza Aditama.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri mengatakan, kendati MA sudah memenangkan Partai Demokrat sah hasil kongres Jakarta yang dipimpin Agus Harimurti Yudoyono (AHY), tetapi pihaknya menduga akan ada upaya yang terus dilakukan kubu kongres luar biasa untuk mengganggu dan merebut kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
Sehingga pihaknya meminta kepada MA, sebagai lembaga benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia, agar tetap menjaga dan menegakkan hukum sesuai aturan yang ada.
“Kami berterima kasih kepada MA, tetap menegakkan hukum dengan memenangkan Partai Demokrat yang sah,” tandasnya.
Lebih lanjut, sesuai putusan MA bahwa kepemimpinan Partai Demokrat yang sah adalah di bawah komando AHY dan Sekjen Teuku Rifly hasil kongres Jakarta 2020.
Sehingga jika ada pihak di luar kepengurusan AHY-Teuku Rifly, memakai atribut Partai Demokrat, maka itu dipastikan ilegal.
“Meski semua sudah berakhir dengan Demokrat sah dimenangkan MA. Tetapi kemungkinan Demokrat diganggu terus itu tetap ada. Sehingga kami minta perlindungan hukum ke MA,” lugasnya.
Sementara itu, Humas PTUN Mataram, Reza Aditama mengatakan, pihaknya akan meneruskan surat permohonan perlindungan yang disampaikan DPD Partai Demokrat NTB sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Ini akan kami teruskan ke pimpinan yang ada di MA,” pungkasnya. (yan)
