MATARAM — Teka-teki tentang siapa saja daftar Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB, kini terjawab sudah. Ini setelah Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB sudah diterima dari DPP Golkar.
SK tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, Hj Sari Yulianti, dan diterima oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H Mohan Roliskana, serta disaksikan dewan pengurus lainnya.
SK tersebut tertuang kalau DPD I Golkar NTB diisi oleh 111 pengurus. Sesuai dengan jumlahnya, Mohan Roliskana beserta kabinetnya dibebankan tugas berat untuk memenangkan tiga pertandingan kontestasi politik, yakni pemilihan legislatif (Pileg), Pilkada dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang seluruhnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
“Semoga Partai Golkar di NTB bisa memenangkan tiga kontestasi tersebut. Kami berharap Pak Mohan beserta jajaran bisa mengibarkan bendera Partai Golkar dengan memenangkan tiga pertandingan itu. Sesuai dengan jumlah pengurusnya (111). Nomor 1 di Pikada, nomor 1 di Pileg dan nomor 1 di Pilpres,” ujar Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Sari Yulianti di Mataram, kemarin (25/4).
Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H Mohan Roliskana mengatakan, dirinya bersyukur SK kepengurusan Partai Golkar NTB sudah diterima. Karena juga diberikan di bulan yang penuh berkah. SK tersebut sudah sah sebagai legalitas formal dan diterima DPD I Golkar NTB. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat seluruh kader Partai Golkar untuk bergera secara masif demi kejayaan Partai Golkar,” katanya.
Dia mengatakan, berbagai tahapan dan mekanisme sudah berjalan sejak pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar beberapa waktu lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian formatir dengan agenda yang sudah disepakati.
“Setelah ini kami akan konsolidasi dan menyiapkan musda di Kabupaten/Kota di NTB. Banyak sekali agenda yang perlu dilaksanakan segera. SK ini penting tidak hanya sebagai dokumen administratif. Tapi legalitas yang sudah final,” ungkapnya.
Hanya saja, dalam konfrensi pers yang digelar itu. Tidak disebutkan secara gamblang daftar pengurus yang menerima SK. Jabatan yang sudah jelas ada pada Sekretaris DPD I Golkar NTB dijabat oleh Lalu Satriawandi. Selanjutnya Abdul Hafid sebagai Ketua Harian. Berikutnya Bendahara dipegang oleh Firadz Fariska. Sementara nama-nama tenar maupun tokoh senior Partai Golkar NTB. Tidak disebutkan secara pasti jabatannya.
Sehingga menjadi pertanyaan, DPD I Partai Golkar NTB tidak mengakomodir tokoh senior Partai Gokar. Seperti Mantan Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT dan Mantan Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh. Situasi ini, Mohan mengatakan siap membangun komunikasi dengan senior-senior yang telah memberikan sumbangsih kepada Partai Golkar.
Menurutnya, banyak posisi strategis yang bisa disiapkan. Seperti posisi dewan pembina dan dewan penasihat. “Kita tetap membangun komunikasi dengan senior-senior Partai Golkar itu. Dinamika sebelumnya sudah selesai. Kita sekarang satu nafas untuk membesarkan Partai Golkar. Nama-nama senior itu tetap kita ajak,” terangnya.
Tapi dirinya tentu tidak bisa memaksakan kehendak. Karena dipolitik selalu ada pilihan. Terutama jika senior-senior Golkar berkeinginan hijrah ke partai lain. “Tapi kita tetap mengupayakan agar senior kita tetap di Partai Golkar,” jelasnya.
Mohan juga belum berbicara terlalu jauh tentang kemungkinan memutar posisi sejumlah kader Partai Golkar di DPRD Provinsi. Tapi Sari Yulianti mengatakan, DPP tidak ikut campur urusan tentang pergantian alat kelengkapan Partai Golkar di DPRD Provinsi NTB. “Itu urusan DPD I. Pak Mohan Komandannya di sini. Dia yang lebih tahu dan faham bagaimana mengurus partai,” katanya.
Berikutnya tentang posisi beberapa tokoh dalam kepengurusan DPD I Partai Golkar. Seperti untuk Ketua DPRD saat ini, Hj Baiq Isvie Rupaeda dan Ahmad Fuadi. Mohan mengatakan, nama-nama tersebut tetap dilibatkan dalam kepengurusan Partai Golkar NTB. “Itu ada di pengurus harian,” ulas Mohan.
Sementara itu, disisi lain rumor bakal ada perombakan total akan dilakukan oleh DPD Partai Golkar NTB di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTB terus menggelinding. Di internal anggota Fraksi Partai Golkar, mulai menerka-nerka siapa yang akan memegang posisi strategis di AKD, yakni Ketua DPRD NTB, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi dari Parpol Beringin itu. Jika memang benar-benar ada dilakukan perombakan total oleh pengurus DPD Partai Golkar NTB.
Terkait hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar NTB terpilih Lalu Satriawandi menilai ada perbincangan mulai hangat di DPRD NTB, khususnya di internal Fraksi Partai Golkar terkait kemungkinan ada perombakan AKD, adalah hal biasa.
Adanya rumor itu tentu tidak perlu disikapi secara berlebihan. “Saya kira penyegaran atau rotasi di AKD, hal biasa bagi sebuah partai,” kata Anggota DPRD NTB Dapil Loteng ini kemarin.
Karena bagaimanapun, kata dia, partai punya kewenangan dan otoritas secara penuh dalam memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap kader yang berada di DPRD NTB. “Apapun keputusan partai, kita kader di Dewan harus siap,” tegasnya.
Walau diakui, perombakan AKD itu sangat tergantung dari kebutuhan partai yakni untuk memastikan ada peningkatan kinerja dan kerja-kerja politik dari AKD tersebut. Proses pergantiannya pun mekanisme. Itu tujuan untuk memastikan fungsi politik partai di DPRD NTB dapat berjalan sesuai harapan.
Jika ada yang dirasa tidak maksimal, maka kebijakan penyegaran atau rotasi di AKD dapat dilakukan. “Rotasi atau penyegaran di AKD, tetap harus mengacu kepada aturan ada,” terangnya.
Namun dipastikan ada kemungkinan perombakan di AKD itu tidak terlepas dari hasil evaluasi oleh DPD Partai Golkar NTB. Hasil dari evaluasi itu, apakah kinerja dari AKD sudah maksimal sesuai harapan, atau perlu dioptimalkan lagi. “Partai nanti bisa evaluasi (kinerja AKD di DPRD NTB, red),” terangnya.
Namun demikian, untuk saat ini dia menegaskan Golkar NTB belum membahas evaluasi AKD, apalagi terkait dengan perombakan AKD. “Sementara ini belum ada (pembahasan). Terkait hal itu dibahas di Golkar NTB,” jelasnya. (gal/yan)
