DP Nol Persen Belum Mampu Dongkrak Penjualan Rumah di NTB

PERUMAHAN: Pembangunan rumah komersil di wilayah Terong Tawah yang dibangun salah satu perusahaan pengembang di Mataram. (DEVI HANDAYANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Aturan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk pembelian properti diberi kelonggaran.

Artinya konsumen bisa mendapatkan fasilitas uang muka atau DP nol persen. Namun kebijakan yang telah ditetapkan sejak 1 Maret lalu itu belum berdampak pada permintaan kredit perumahan, baik itu rumah subsidi maupun rumah komersil.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB H Heri Susanto mengatakan, kebijakan DP nol persen ini sebenarnya kebijakan yang bagus. Hanya saja bagaimana melihat animo masyarakat saja. Di mana animonya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi dari sektor properti.

“Kami melihat kebijakan ini ibarat semacam hipotesa. Artinya dengan kondisi kompleks, sepeti sekarang ekonomi masih turun permintaan rumah juga masih turun,” ujar Heri Susanto, Selasa (16/3).

Sejauh ini untuk permintaan akan properti masih sama dengan tahun lalu, yakni stagnan belum ada peningkatan. Tetapi masih dibantu dengan permintaan rumah subsidi yang masih bagus. Apalagi rumah subsidi kondisinya lebih diarahkan kepada kebijakan. Bukan berdasarkan kondisi ekonomi tetapi kondisinya lebih ke arah kebijakan. Terlebih ada beberapa kebijakan yang memang masih ingin digodok oleh pemerintah.

“Beberapa kebijakan yang masih ingin digodok, contoh seperti kemarin kita libur satu bulan tidak bisa akad. Karena memang kami lihat untuk rumah subsidi ini bukan investasi, tapi pengguna langsung,” terangnya.

Dikatakan hal tersebut memang akan berpengaruh pada kondisi ekonomi, tapi orang kebanyakan berpikir untuk menjadikan investasi. Karena rumah subsidi merupakan kebutuhan pokok, sehingga pergerakannya masih ada. Jika dibandingkan dengan rumah komersil sangat kecil pergerakannya.

“Orang-orang dengan kondisi ekonomi seperti ini, kayaknya masih wait and see. Mereka lebih suka menyimpan daripada menjadikan aset. Karena rumah komersil rata-rata untuk investasi,” ungkapnya.

Sementara itu, sampai dengan sekarang pihaknya belum mendapatkan uptude dari anggotanya terkait dengan kebijakan DP nol persen. Karena melihat para anggota yang juga membangun rumah, terutama komersil belum begitu masif.

“Tetapi saya lihat apa yang ada di lapangan, beberapa teman-teman yang terkontrol itu saya lihat untuk pergerakan rumah komersil masih belum signifikan. Dari pada yang subsidi,” jelasnya. (dev)